Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebagai hasilnya, anggaran tambahan pemerintah Jepang untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat sebesar 117 triliun yen (antisipasi covid-19) diajukan ke parlemen Jepang dan pada skala bisnis untuk neraca umum tambahan berjumlah 25,69 triliun yen juga diajukan.

Semua sumber daya keuangan yang diperlukan akan ditanggung oleh penerbitan tambahan obligasi pemerintah, yang merupakan hutang nasional.

Jumlah penerbitan obligasi pemerintah yang menanggung defisit adalah 23,36 triliun yen, dan lewat penerbitan obligasi konstruksi pemerintah sebesar 2,33 triliun yen.

Langkah-langkah ekonomi darurat seperti pembayaran tunai seragam sebesar 100.000 yen per kepala.

Melihat kebijakan utama, telah memutuskan untuk membatalkan manfaat tunai 300.000 yen yang awalnya direncanakan untuk rumah tangga yang pendapatannya menurun dan digantikan dnegan angka 100.000 yen per orang seragam.

Selain itu, "manfaat berkelanjutan" yang menyediakan hingga 2 juta yen untuk perusahaan kecil dan menengah yang penjualannya menurun akan mencakup anggaran 2,32 triliun yen. Serta juga memungkinkan lembaga keuangan swasta untuk menerima dana subsidi hampir tanpa bunga atau pinjaman tanpa jaminan sebesar 3,83 triliun yen dimasukkan sebagai ukuran arus kas untuk perusahaan.

Untuk mendukung rumah tangga yang membesarkan anak, pemerintah Jepang telah menambahkan 165,4 miliar yen untuk menambah 10.000 yen per anak ke rumah tangga yang menerima tunjangan anak.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk merangsang pariwisata, seperti konsumsi, perjalanan, penginapan, dan diskon makanan dan minuman, akan ditetapkan sebesar 1,8 triliun yen. Dan untuk untuk mencegah penyebaran infeksi, dengan meningkatkan sistem medis, dan mengembangkan obat-obatan terapi. Termasuk 1 triliun 848,2 miliar yen.

"Proposal anggaran tambahan ini mencakup semua langkah untuk mencegah penyebaran infeksi dan membantu bisnis dan situasi saat ini. Diharapkan telah dapat disetujui tanggal 30 April mendatang," papar Sekretaris Kabinet Yasuhide Suga Senin ini (27/4/2020).

Pemerintah Jepang juga mengajukan undang-undang yang memuat langkah-langkah pajak khusus, seperti menunda pembayaran pajak perusahaan dan pemilik tunggal bagi yang pendapatannya menurun secara signifikan, bersama dengan anggaran tambahan tersebut.

"Kami ingin melakukan yang terbaik untuk membuat RUU anggaran tambahan dan RUU hukum yang diajukan secepatnya. Tolong beri tahu kami tentang tindakan ekonomi darurat di Diet (parlemen) ini, sehingga kami dapat dengan cepat mengimplementasikannya untuk mempertahankan pekerjaan dan melanjutkan bisnis kami," ungkap Menteri Keuangan Taro Aso Senin ini (27/4/2020).

Selain itu, mengenai penerbitan sejumlah besar JGB (Japan Government Bond) bernilai lebih dari 25 triliun yen, Menteri Aso mengatakan, "Tidak ada rekonstruksi keuangan tanpa kebangkitan ekonomi, dan tidak ada keraguan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal. Kita akan membahas obligasi pemerintah yang menutupi defisit, tetapi saya pikir kita harus dapat membuat pemulihan berbentuk V pada ekonomi Jepang sebagai hasil dari langkah-langkah tersebut, dan dengan demikian untuk melanjutkan jalan konsolidasi fiskal," tekan Aso lagi.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com