Presiden Xi: Vaksin Covid-19 Milik China Bisa Diakses Semua Negara
China berjanji akan memberikan 2 miliar dolar AS selama dua tahun, bekerja dengan PBB untuk mendirikan respon kemanusiaan global.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING -- Presiden Xi Jinping berjanji akan memberikan akses kepada semua negara segera setelah vaksin virus corona (Covid-19) tersedia di China.
Demikian disampaikan Xi Jinping dalam pembukaan sesi ke-73 pertemuan Majelis Kesehatan Dunia, yang digelar virtual.
China berjanji akan memberikan 2 miliar dolar AS selama dua tahun, bekerja dengan PBB untuk mendirikan respon kemanusiaan global.
"Yang paling penting, pengembangan vaksin Covid-19 di China tersedia, maka itu akan menjadi barang publik global," tegas Xi.
Baca: Tanggapan Jusuf Kalla Soal Ajakan Jokowi Berdamai dengan Covid-19 hingga Opsi Herd Immunity
Saat ini, ada lebih dari 100 kandidat vaksin sedang dikembangkan di seluruh dunia.
Setidaknya delapan telah mulai diuji-coba klinis pada manusia, termasuk lima di China.
Kontroversi vaksin Perancis
Sementara itu, di Perancis, kemarahan besar terjadi setelah perusahaan farmasi 'Sanofi', mengatakan, vaksin Covid-19 yang mereka temukan akan dikirimkan terlebih dahulu ke AS.
Pernyataan itu langsung disambut reaksi keras dari Presiden Perancis Emmanuel Macron.
Macron menegaskan, setiap vaksin harus diperlakukan sebagai "barang publik global", yang tidak tunduk pada satu kekuatan besar apa pun.
Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe menegaskan keberatan, karena seluruh negara memiliki akses yang sama, tanpa adanya prioritas tertentu untuk setiap vaksin virus corona yang dikembangkan oleh raksasa farmasi Sanofi.
Baca: Fakta Unik Grande Mosquee de Paris, Masjid Tertua dan Terbesar di Paris yang Berdiri Sejak 1922
Para ilmuwan tengah berlomba-lomba untuk menemukan obatCdan vaksin untuk penyakit yang telah menewaskan hampir 300.000 orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 84.000 di AS.
"Sebuah vaksin Covid-19 harus dipertuntukkan untuk publik di dunia," kata Edouard Philippe pada Kamis (15/5/2020).
"Semua negara harus punya akses yang sama dan itu tidak untuk dinegosiasikan," tegasnya.