TRIBUNNEWS.COM, RUSIA - Rusia berencana untuk menguji kapal selam tak berawak berhulu ledak nuklir di perairan Kutub Utara musim gugur ini, satu tahun setelah kecelakaan rudal bertenaga nuklir yang fatal menyebabkan lonjakan radiasi di kota terdekat.

Drone bawah air bernama Poseidon yang bertenaga nuklir akan menjalani uji coba dan meluncur dari kapal selam Belgorod, sumber industri pertahanan Rusia yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti, Selasa (26/5/2020), seperti dilansir Moscow Times.

Rusia membuat drone berbentuk seperti torpedo raksasa untuk membawa hulu ledak nuklir seberat hingga dua megaton.

Analis senjata menyebutnya sebagai "senjata nuklir hari kiamat".

• Baca: Tantang Tiongkok, AS Kembali Kirim Kapal Perusaknya ke Laut China Selatan

Mendapat dukungan reaktor nuklir kecil, Poseidon memiliki jangkauan 10.000 kilometer untuk mengarungi lautan dunia.

Meluncur dari Laut Barents atau perairan lain di Kutub Utara, drone bawah air tersebut bisa melintasi Atlantik Utara.

Jika diledakkan di lepas pantai timur Amerika Serikat (AS), hulu ledak nuklir yang Poseidon bawa bisa menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan meter di samping kerusakan yang disebabkan oleh ledakan nuklir itu sendiri.

Maret 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi keberadaan drone bawah air raksasa. Poseidon adalah salah satu dari enam senjata nuklir strategis baru negeri beruang merah.

Pada Juli 2018, Departemen Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang menunjukkan fasilitas tempat drone itu dirakit, dan sebuah film animasi yang menunjukkan bagaimana drone digunakan dalam situasi perang yang sebenarnya.

“Drone memiliki beberapa keunggulan. Kapal selam dengan awak di atas kapal, tentu saja, adalah senjata yang kuat, tetapi ada batasan tertentu pada faktor manusia," kata mantan Kolonel Direktorat Intelijen Utama (GRU) Rusia Alexander Zhilin.

"Poseidon secara praktis bisa waspada dan melakukan tugas kapan saja,” ujar dia kepada Sputnik Radio di bawah kontrol Kremlin, Selasa (26/5), seperti dikutip Moscow Times.

Zhilin, Kepala Pusat Studi Masalah Keamanan Nasional Terapan Publik Universitas Lobachevsky, Rusia, menepis kekhawatiran tentang potensi kerentanan drone terhadap peretas dan cyberterrorist.

“Penampilan drone sekelas ini, tentu saja, membutuhkan banyak tanggungjawab karena dikelola melalui perangkat lunak. Jelas bahwa ada risiko tertentu ketika dalam operasi peretas dapat mencoba mengambil kendali," katanya.

"Tetapi, berbicara dengan insinyur dan desainer kami, saya sampai pada kesimpulan bahwa ada perlindungan besar-besaran terhadap gangguan eksternal,” ujar Zhilin kepada Sputnik Radio seperti Moscow Times kutip.