Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Lagi-lagi Yayasan Amakudari, lembaga swasta bentukan pemerintah Jepang untuk menampung para pensiunan pejabat, menimbulkan pertanyaan serius dari kalangan oposisi Jepang dalam rapat anggota parlemen, Seninn (1/6/2020).

"Masa proyek pemerintah 76,9 miliar yen diberikan ke lembaga Amakudari, lalu 74,9 miliar yen diserahkan ke Dentsu, perusahaan periklanan terbesar di Jepang," kata Kazuhiro Haraguchi, Ketua Partai Demokratik Nasional Jepang dalam jumpa pers, Senin (1/6/2020).

"Kalau mau hemat biaya, berikan saja langsung ke Dentsu, untuk apa yang 2 miliar selisihnya tersebut," tambahnya.

Baca: Sembunyikan Narkoba Secara Rapi Dari Istrinya Widi Mulia, Ini Pengakuan Dwi Sasono

Rincian 2 miliar yen tersebut menurut yang diperoleh kalangan oposisi Jepang tersebut, 1,56 miliar yen untuk pekerjaan di yayasan tersebut, biaya personel sekitar 120 juta yen, sisanya terungkap sebagai biaya perjalanan dan perlengkapan kantor.

Proyek tersebut adalah mengerjakan manfaat berkelanjutan bagi perusahaan skala kecil menengah yang punya hak mendapatkan subsidi 2 juta yen sebagai bagian bantuan pemerintah atas antisipasi pandemi corona, mengakibatkan para UKM kesulitan di bidang bisnis.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) bertanggungjawab atas proyek tersebut dan sebagai pelaksanaannya telah melakukan penawaran kompetitif secara umum.

Baca: Pengakuan Demonstran Bertato Pulau Nusantara yang Terlibat Kerusuhan di Philadelphia

Pembayaran kepada sekitar 1,5 juta UKM di Jepang. Untuk pengerjaan proyek itulah terpilih oleh METI Yayasan Dewan Service Design Engineering, Yayasan Amakudari para pejabat pemerintah Jepang.

Yayasan di Chuoku Tokyo itu menerima kontrak 76,9 miliar yen.

Menurut Badan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI), Yayasan dewan itu didirikan pada 2016 oleh Dentsu, Pasona, sebuah agen penyedia staf (tenaga kerja), dan transcosmos, sebuah industri layanan TI, dan dipercayakan kepada 14 bisnis dari kementerian tersebut.

Dua puluh satu karyawan yayasan yang diperbantukan dari tiga perusahaan bekerja dan bertanggung jawab atas prosedur pembayaran untuk manfaat.

Baca: Mantan Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap, Berikut Daftar Dosanya

Haraguchi, Ketua Partai Demokratik Nasional Jepang, mengkritik bahwa "kejahatan Corona" terlalu membingungkan, atau bahwa biaya administrasi terlalu besar dan mengindikasikan bahwa komite anggaran akan mengejar hal-hal yang aneh itu.

Shu Watanabe, pimpinan yang mewakili partai oposisi (Partai Demokrasi Nasional) dari Komite Anggaran DPR, bertemu dengan Satoshi Sakamoto, kepala partai yang berkuasa (LDP) kemarin dan meminta agar wakil direktur Yayasan diundang ke komite anggaran parlemen untuk memberikan penjelasan lengkap.

Sebagai langkah ekonomi darurat untuk coronavirus baru, partai oposisi mengintensifkan pengejaran "manfaat berkelanjutan" yang membayar hingga 2 juta yen untuk perusahaan yang penjualannya menurun, dengan mengatakan bahwa keadaan korporasi yang dipercayakan oleh pemerintah tidak jelas.