TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin meminta ASEAN untuk menanggulangi krisis pengungsi Rohingnya.

Dia juga meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk mempercepat proses pemukiman bagi pengungsi Negara Bagian Rakhine ini.

"Apa yang kita lakukan di Asean untuk saling membantu dalam menemukan solusi yang efektif untuk Negara Rakhine?" kata Muhyiddin, dikutip dari New Straits Times. 

Muhyiddin mengatakan ASEAN harus segera menemukan solusi masalah ini, begitu pula Myanmar.

Baca: Nelayan Aceh Prihatin Kondisi Warga Rohingnya: Jika Pemerintah Tak Mampu, Kami Masyarakat Akan Bantu

Baca: RI Selamatkan 99 Pengungsi Rohingya yang Memasuki Perairan Aceh Utara

Dengan tegas PM Malaysia mengatakan tidak lagi bisa menampung pengungsi.

Muhyiddin menjelaskan bahwa sumber daya dan kapasitas sudah mulai berkurang, terlebih di tengah wabah corona ini.

Dia merasa Malaysia diperlakukan tidak adil karena semuanya berharap Negeri Jiran mau berbuat lebih untuk pengungsi.

"Meskipun Malaysia tidak menjadi Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi, kami telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya, dan para pengungsi lain dari Myanmar."

"Tapi situasi ini tidak bisa berlanjut selamanya," jelas Muhyiddin.

Menurutnya Malaysia secara konsisten telah mengadvokasi krisis warga Rohingnya di Negara Bagian Rakhine.

Para warga ini sangat rentan dengan kejahatan lintas batas seperti perbudakan, penyelundupan, serta perdagangan manusia.

Kendati demikian, Muhyiddin juga khawatir karena pengungsi rentan dengan paham militan.

"Perampasan dan frustrasi mereka juga dapat menyebabkan perekrutan potensial oleh teroris dan ekstremis yang tetap diam selama pandemi."

"Keheningan mereka tidak boleh disalahartikan sebagai tidak aktif karena mereka masih menimbulkan ancaman keamanan serius bagi kami sebagai suatu wilayah," katanya.