Itu adalah konsekuensi mematikan budaya korupsi yang mengakar, ketidakmampuan, dan kelalaian di aparatur negara Lebanon.

Pelabuhan Beirut menurutnya berfungsi tanpa pengawasan pemerintah yang nyata. Ini dikelola bersama oleh Otoritas Bea Cukai dan Otoritas Pelabuhan Beirut.

Otoritas pertama, di bawah kendali loyalis Presiden Michel Aoun. Sementara lembaga kedua dikelola birokrat yang setia kepada mantan Perdana Menteri Saad Hariri.

Kedua otoritas publik ini secara teknis diawasi pemerintah, tetapi dalam praktiknya, mereka tidak tunduk pada hirarki resmi atau kontrol parlemen seperti semua otoritas dan institusi Lebanon lainnya.

Dalam pandangan Macaron, mereka hanya melapor kepada pemimpin sektarian atau kelompok yang melindungi mereka.

Mengingat catatan buruk Lebanon dalam menyelidiki kelalaian dan korupsi pemerintah, banyak orang yang berkontribusi pada tragedi ini kemungkinan besar tidak akan pernah terjerat hukum.

Ini masalah besar karena menyumbang ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Ledakan itu juga akan berdampak buruk pada ekonomi Lebanon yang telah lama berjuang, status quo politik yang rapuh, dan kedudukan internasional.

Tidak jelas apakah pemerintah mampu mengamankan jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menyediakan perlindungan bagi 300.000 orang yang kehilangan rumah, dan untuk memastikan aliran bahan pokok setelah ledakan.

Ini pada akhirnya akan dipaksa untuk menambah utang dalam dan luar negeri yang ada untuk membayar pemulihan dan rekonstruksi.

Pemerintah Lebanon menjadi lebih bergantung pada bantuan asing, dan melemahkan posisi negosiasi terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Akibatnya, perpecahan yang ada di negara itu pada kebijakan luar negeri akan semakin dalam, dengan kelompok-kelompok politik yang bersaing memperebutkan tempat Beirut harus meminta bantuan pada saat sangat membutuhkan.

AS, Prancis, dan Iran sudah mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan, dan beberapa orang di Lebanon sudah menerima gagasan untuk mengundang China untuk membangun kembali pelabuhan Beirut.

Kehancuran dan kemarahan publik yang disebabkan oleh ledakan tersebut, ditambah dengan meningkatnya keterlibatan kekuatan asing di negara itu, akan semakin melemahkan pemerintah Lebanon dan menambah api ketegangan politik dalam negeri yang ada.

Perdana Menteri Hassan Diab dan pendukungnya kemungkinan akan mencoba menggunakan ledakan tersebut untuk mengurangi pengaruh mantan Perdana Menteri Saad Hariri atas negara bagian.