Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergeseran geopolitik di kawasan Timur Tengah pasca perjanjian Israel dan Uni Arab Emirate (UAE) turut mempengaruhi perkembangan di Palestina

Tampilnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), menimbulkan kompleksitas baru pada geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Kebijakan AS selama 4 tahun belakangan banyak mengalami pergeseran dalam menyikapi perkembangan di kawasan Timur Tengah," kata Dubes Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto pada diskusi daring yang mengangkat tema 'Pergeseran Geopolitik di kawasan Timur Tengah pasca perjanjian Israel dan UAE', Sabtu (22/8/2020).

Menurutnya, sejak Donald Trump jadi presiden, situasi Palestina baik di tepi barat maupun di jalur Gaza semakin memprihatinkan dan semakin tidak menentu.

Dukungan AS yang penuh dan tanpa syarat pada Israel menjadi justifikasi bagi pelaksanaan kebijakan Israel yang semakin agresif terhadap Palestina.

Baca: Perjanjian Israel dan Uni Emirat Arab Tak Pengaruhi Dukungan Indonesia ke Palestina

"Hal ini menyebabkan masa depan Palestina penuh ketidak pastian," katanya

Bentuk dukungan AS antara lain dengan mengakui Yarusalem sebagai ibukota Israel, pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yarusalem.

Baca: KAMI: Permintaan Dubes Palestina Dipulangkan Itu Berlebihan

Termasuk penutupan kantor perwakilan PLO di Washington DC dan juga penghentian bantuan AS kepada badan fungsi PBB yang mengurusi Palestina (UNRWA), serta proposal perdamaian (Deal of Century) yang digagas Trump.

Dubes Andy mengatakan Deal of Century, menjadikan Perdana Menteri Israel, Netanyahu menjadi lebih percaya diri melaksanakan kebijakan yang lebih agresif terhadap Palestina.

"Contohnya PM Netanyahu telah mengeluarkan kebijakan untuk memperbanyak pemukiman ilegal Yahudi di tepi barat. Sejak tahun 1967 sudah hampir 200 koloni yang telah dibangun dan kira-kira hampir lebih 700 ribu warga Yahudi yang telah menetap di tepi barat," katanya

Deal of Century yang dianggap merugikan Palestina, diantaranya telah merubah status quo Palestina sebagai negara yang diakui secara internasional oleh 137 negara anggota PBB.

Termasuk merubah status quo tentang kota suci Yarusalem, dan wilayah tepi barat dan jalur Gaza yang rencananya akan di pisah.

Sehingga, jika Palestina merdeka, batas wilayah yang di tuntut pada tahun 1967 tidak akan sesuai lagi.