Raja Salman Copot Jenderal Fahd bin Turki, Komandan Tentara Saudi di Perang Yaman
Pengumuman tersebut menandai tindakan keras pemerintah terbaru terhadap apa yang menurut para pejabat adalah korupsi endemik di kerajaan.
Editor: Setya Krisna Sumarga
TRIBUNJOGJA.COM, RIYADH – Penguasa tertinggi Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz mecopot dua bangsawan tinggi kerajaan dari tugas dan jabatannya atas tuduhan korupsi.
Menurut media kerajaan, Arab News, kasus tokoh yang masih kerabat dekat Raja Salman ini diserahkan ke badan pengawas anti-korupsi untuk diselidiki lebih lanjut.
Dalam keputusan kerajaan yang dikeluarkan Selasa (1/9/2020) pagi, Raja Salman mencopot Pangeran Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al Saud.
Ia berpangkat Letnan Jenderal, dan terakhir ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan dalam pertempuran koalisi pimpinan Saudi di Yaman.
Kerajaan juga membebaskan putranya, Pangeran Abdulaziz bin Fahd, dari jabatannya sebagai wakil gubernur wilayah al-Jouf.
Keputusan itu didasarkan pada surat dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) kepada Nazaha, komite antikorupsi, untuk menyelidiki transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian pertahanan.
Empat Perwira Militer Juga Diselidiki
Pengumuman tersebut menandai tindakan keras pemerintah terbaru terhadap apa yang menurut para pejabat adalah korupsi endemik di kerajaan.
MBS, setelah menjadi pewaris takhta pada 2017 dalam kudeta istana, meluncurkan kampanye anti-korupsi yang membuat sejumlah bangsawan, menteri, dan pengusaha ditahan di hotel Ritz-Carlton Riyadh.
Sebagian besar dibebaskan setelah mencapai kesepakatan tertentu, dan mereka kemudian tinggal di permukiman yang dirahasiakan negara.
Sementara putra mahkota telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pilar reformasinya, para kritikus mengatakan dia bergerak untuk mengesampingkan saingannya menuju suksesi takhta.
Pembersihan orang-orang penting di sekeliling kerajaan membuat MBS bisa mengendalikan aparat keamanan negara sepenuhnya.
Pihak berwenang menghentikan kampanye Ritz setelah 15 bulan, tetapi mengatakan pemerintah akan terus mengejar korupsi oleh pegawai negara.
Pada bulan Maret, pihak berwenang menangkap hampir 300 pejabat pemerintah, termasuk militer dan petugas keamanan, atas tuduhan penyuapan dan eksploitasi jabatan publik.