Muslim di Thailand Desak Pemerintah Jadikan Hari Jumat Sebagai Hari Libur Dalam Pembicaraan Damai
Perwakilan tersebut juga meminta agar bahasa Melayu dideklarasikan sebagai bahasa resmi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, THAILAND – Muslim di Thailand mendesak pemerintah Thailand menjadikan hari Jumat sebagai hari libur kenegaraan di seluruh kerajaan dalam sebuah diskusi perdamaian, Minggu (13/9/2020).
Kepala tim pemerintah Thailand yang merundingkan perdamaian di wilayah Selatan akan mempertimbangkan proposal perwakilan Muslim setempat untuk itu.
Jenderal Wallop Raksanoh sebagai ketua tim, mengatakan pada Minggu bahwa perwakilan muslim meminta pemerintah untuk menyatakan hari Jumat, sebagai hari suci bagi umat Islam atau sebagai hari libur umum.
Perwakilan tersebut juga meminta pemerintah Thailand menulis ulang tanda desa selain dalam bahasa Thailand, juga ditulis dalam Bahasa Melayu dan Inggris untuk membuka akses pintu ke Asean.
Baca: Uniknya Restoran Thai Airways di Thailand, Bertema Pesawat dan Sajikan Kuliner Penerbangan
“Perwakilan tersebut juga meminta agar bahasa Melayu dideklarasikan sebagai bahasa resmi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla,” kata Wallop Raksanoh mengutip Bangkok Post, Senin (14/9/2020)
Hal tersebut dikarenakan empat provinsi itu berbatasan dengan Malaysia, yakni tetangga selatan Thailand.
Jenderal Wallop mengungkapkan permintaan itu setelah menghadiri pertemuan di distrik Nong Chik Pattani dengan perwakilan Muslim lokal dari empat provinsi.
Baca: Putrinya Belajar Islam, Ayah Shandy Aulia Menangis: Doa Papah Didengar, Allah Membukakan Jalan
Ia mengatakan, pertemuan itu digelar untuk menerima usulan dan mendengarkan warga.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan mengusulkan orang-orang yang akrab dengan praktik Islam untuk bertanggung jawab atas urusan haji, penyusunan hukum Islam untuk empat provinsi dan pengembangan industri halal.
Letjen Pornsak Poolsawat, Panglima Angkatan Darat ke-4, mengatakan pertemuan itu merupakan sebuah terobosan, menambahkan sebuah komite akan dibentuk untuk mempelajari proposal tersebut secara rinci.