Guru Besar HI UI Menilai Ada Strategi Penting Amerika di Balik Undang Prabowo Menhan ke AS
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat undangan Amerika pada Menhan Prabowo ke AS bagian strategi.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kepada Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari strategi menghadapi China.
Menhan AS undang Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam pada 15-19 Oktober 2020.
Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan, China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.
"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2020).
Baca: Menhan Prabowo Subianto Diundang ke Amerika Serikat, Hikmahanto: Prabowo Harus Hati-hati
Baca: Dulu Ditolak Masuk Amerika, Kini Prabowo Malah Diundang Menhan AS, Ditemani Dokter Selama Kunjungan
"Indonesia diprediksi oleh AS akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China," jelas Hikmahanto.
Padahal, lanjut dia, Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China.
Oleh karenanya, kata dia, Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara.
Namun dibalik kerjasama itu, dia menjelaskan, AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China.
"AS juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada AS, utamanya dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan," paparnya.
Dalam konteks ini, imbuh dia, Menhan Indonesia harus tetap berangkat ke AS untuk menghadiri undangan Menhan AS.
"Keberangkatannya untuk menegaskan Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," ucapnya.
Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo menurut dia, harus mendapat jaminan dari pemerintah AS. Hal itu tak lain agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.(*)
