Anwar Ibrahim Dilaporkan ke Polisi karena Tak Beberkan Nama Siapa Saja yang Berada di Pihaknya
Sayap pemuda partai Bersatu, ARMADA membuat laporan kepolisian melawan Anwar Ibrahim atas klaimnya yang menyebut bahwa ia memiliki dukungan mayoritas
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Sri Juliati
Dalam pernyataannya yang sangat singkat, pemimpin oposisi tersebut hanya memiliki sedikit hal untuk dikatakan sebelum menjawab pertanyaan dari media.
Baca juga: Istana Kerajaan Malaysia: Anwar Ibrahim Tidak Sebut Nama Anggota Parlemen yang Mendukungnya Jadi PM
Baca juga: Malaysia Berlakukan Lockdown Lagi di Wilayah Ini hingga 27 Oktober 2020
Dilansir World of Buzz, berikut 10 hal yang ia sampaikan.
1. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada Yang Di-Pertuan Agong.
Ia berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan, raja akan memanggil semua pemimpin partai untuk pertemuan dan masukan lagi.
2. Anwar telah menyerahkan lebih dari 120 nama kepada Agong.
Namun ia menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut.
Daftar tersebut akan dibagikan di lain waktu.
3. Hari ini BUKAN lah tentang menang atau kalah, tetapi tentang membentuk pemerintahan yang adil yang akan lebih siap untuk melawan pandemi Covid-19.
4. Anwar sekali lagi mengulangi bahwa ia memiliki mayoritas yang kuat dan meyakinkan dari anggota parlemen.
5. Anwar mengimbau sesama warga Malaysia untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan dan untuk membiarkan Raja mencerna dan membuat keputusan berdasarkan konstitusi dan kebijaksanaan Yang Mulia.
6. Anwar menyebut PM Tan Sri Muhyiddin Yassin telah kehilangan mayoritasnya dan oleh karena itu pantas baginya untuk mundur.
7. Anwar menyebut pemerintah saat ini tidak memiliki rencana yang jelas untuk menghidupkan kembali perekonomian.
8. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperpanjang cabang zaitun kepada PM Muhyddin tetapi belum menerima tanggapan.
9. Anwar berkata, "Kami berkomitmen untuk reformasi & supremasi hukum. Tidak ada pertanyaan untuk memutuskan kesepakatan dengan siapa pun. Harus menerima proses hukum."
10. Meski pemerintahannya akan menjadi mayoritas Melayu-Muslim, namun itu akan menjadi pemerintahan yang inklusif.
Hak-hak semua ras akan dipertahankan.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)