Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Prancis, Jerman, dan Inggris (negara E3) harus bergerak cepat untuk menetapkan peta jalan bagi Iran dan pemerintahan Presiden selanjutnya Amerika Serikat (AS) Joe Biden, agar kembali mematuhi kesepakatan nuklir.

Seperti yang disampaikan oleh sejumlah pejabat tinggi Eropa.

Baca juga: Pejabat Senior Teheran: Oposisi Iran dan Israel Dicurigai dalam Kasus Pembunuhan Ilmuwan Nuklir

Baca juga: Iran Mulai Prosesi Pemakaman Ilmuwan Nuklir yang Terbunuh

Pernyataan terkait desakan itu pun telah ditandatangani oleh sejumlah pejabat Eropa, yakni mantan Menteri Inggris untuk negara Timur Tengah Alistair Burt, mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt, kemudian mantan Duta Besar Jerman untuk AS Wolfgang Ischinger.

Lalu mantan Duta Besar Prancis untuk AS Jean-David Levitte, mantan Sekretaris Jenderal NATO Javier Solana, serta mantan Menteri Luar Negeri Polandia Andrzej Olechowski.

Dikutip dari laman The Guardian, Rabu (2/12/2020), beberapa negara di Eropa memang memprediksi munculnya gangguan dalam proses menuju rekonsiliasi potensial antara Iran dan AS.

Hal itu karena walaupun nantinya AS dipimpin Biden, akan ada pihak yang tetap bertekad untuk memastikan bahwa kedua negara itu tidak kembali ke meja perundingan.

Ini tentunya akan meningkatkan eskalasi ketegangan antara kedua negara.

Kekhawatiran ini muncul setelah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Ilmuwan Nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Pada hari Senin lalu, diumumkan bahwa penandatangan untuk kesepakatan nuklir antara Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, Iran dan China dilakukan di tingkat komisi bersama di Wina, Austria pada 16 Desember mendatang.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas bagaimana upaya negara-negara itu dalam menjaga kesepakatan agar tetap dijalankan.

Para diplomat berharap peta jalan yang mereka ajukan serta peran kunci yang diberikan kepada Eropa untuk bertindak sebagai mediator, dapat membantu mengatasi kesulitan dalam upaya membuka kembali negosiasi antara AS dan Iran.

Pernyataan yang dikoordinasikan oleh Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri ini mendesak negara E3 memanggil pemerintahan Biden setelah pelantikan.

Biden diharapkan mengumumkan bahwa AS akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir.

Sehingga kedepannya AS dan Iran bisa menyetujui langkah-langkah untuk saling menguntungkan.

Negara-negara E3 mendesak agar pertemuan komisi bersama digelar sebelum 20 Januari 2020, tanggal pelantikan Biden sebagai Presiden AS.

Sebelum pelantikan Biden, para diplomat mengusulkan agar pemerintah Eropa juga mengintensifkan kontak dengan Kongres AS serta negara-negara yang tidak menyukai kesepakatan tersebut, terutama Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Salah satu tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada negara-negara yang berseberangan ini bahwa mereka juga akan mendapat keuntungan setelah kesepakatan tersebut terjalin.

Termasuk kemungkinan upaya stabilisasi di Irak dan Yaman.