Tingkat Kelulusan Ujian Menjadi Notaris di Jepang Hanya 39 Persen
Tingkat kelulusan ujian menjadi notaris di Jepang hanya 39,16 persen setelah Kementerian Kehakiman mengumumkan lulusan peserta ujian.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Tingkat kelulusan ujian menjadi notaris di Jepang hanya 39,16 persen setelah Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan lulusan peserta ujian, Rabu (20/1/2021).
"Mengenai ujian yudisial (Notaris) tahun 2020, Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan bahwa 3.703 orang (turun 763 orang dari tahun sebelumnya) mengikuti ujian dan 1.450 orang (turun 52 orang dari tahun sebelumnya) berhasil lulus. Hal itu berarti 39,16 persen saja yang lulus," ungkap sumber Tribunnews.com, Kamis (21/1/2021).
Jumlah peserta ujian dan pelamar yang berhasil paling rendah sejak tahun 2006, ketika kualifikasi ujian terbatas pada lulusan hukum pada prinsipnya.
Dari jumlah tersebut, tingkat kelulusan bagi mereka yang lulus "ujian pendahuluan", yang sangat memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tanpa menyelesaikan institut (kelembagaan), adalah 89,36 persen, tertinggi yang pernah ada, jauh melebihi 32,68 persen dari lulusan.
Baca juga: Hasil Penelitian di Jepang: Efektivitas Masker Kain Paling Baik
Meski penurunan jumlah peserta ujian belum berhenti, terlihat jelas bahwa sistem yang ditetapkan bagi mereka yang tidak bisa ikut serta karena alasan keuangan telah menjadi “celah” yang dapat mengurangi beban biaya dan waktu sekolah.
Ujian yudisial selama tahun 2020 ditunda karena pengaruh virus corona, dan dilakukan pada Agustus, tiga bulan lebih lambat dari biasanya.
Namun penundaan itu tidak banyak berpengaruh pada jumlah peserta ujian.
Menurut kementerian, tingkat kelulusan adalah 39,16 persen (naik 5,53 poin). Sebanyak 1072 orang lulus sekolah hukum, dan 378 lulus ujian pendahuluan.
Dari total pelamar yang berhasil, 1083 adalah laki-laki dan 367 perempuan. Usia rata-rata adalah 28,4 tahun, tertua 69 tahun dan termuda 20 tahun.
Baca juga: Persiapan dan Tantangan Program Vaksinasi Covid-19 di Jepang
Pemerintah telah menciptakan "kursus hukum" baru untuk meningkatkan jumlah orang-orang berprestasi yang ingin belajar di sekolah pascasarjana hukum.
Dan telah memperkenalkan sistem yang memakan waktu sekitar 6 tahun, yang berarti lebih pendek 2 tahun dari yang sekarang, dari penerimaan di Departemen Hukum hingga perolehan kualifikasi hukum.
Pada Forum BBB WNI yang ada di Jepang juga berupaya untuk mendidik dan menjadikan membernya agar lebih fokus mendalami lagi di bidang hukum Jepang.
Menjadi anggota Forum BBB dapat menghubungi lewat email: bbb@jepang.com dengan subject: BBB