Tribun

Krisis Myanmar

Bangladesh Berharap Myanmar Komitmen Urusi Repatriasi Pengungsi Rohingya Meski Ada Kudeta

Pemerintah Bangladesh berharap pemerintah Myanmar berkomitmen mengurusi repatriasi pengungsi Rohingya

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Bangladesh Berharap Myanmar Komitmen Urusi Repatriasi Pengungsi Rohingya Meski Ada Kudeta
Istimewa
Pengusi Rohingya. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, BANGLADESH - Pemerintah Bangladesh berharap pemerintah Myanmar berkomitmen mengurusi repatriasi pengungsi Rohingya meskipun terjadi konflik internal terkait kudeta yang dilakukan militer Myanmar.

Dilaporkan Reuters, Bangladesh menyerukan perdamaian dan stabilitas di Myanmar setelah kudeta militer pada Senin (1/2/2021).

Bangladesh berharap tetangganya itu melakukan upaya tulus untuk memajukan proses pemulangan sukarela pengungsi muslim Rohingya yang macet.

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Pimpin Kudeta Militer Myanmar, Ini Sosok dan Perannya dalam Politik Burma

“Kami berharap proses ini terus berlanjut dengan sungguh-sungguh,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bangladesh dalam sebuah pernyataan, seperti yang dilansir Reuters, Senin (1/2/2021).

Bangladesh yang berpenduduk mayoritas muslim telah melindungi 1 juta orang Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.

Dari satu juta orang Rohingya tersebut mayoritas beragama Buddha dan sebagian besar dari mereka tidak diberi kewarganegaraan.

Baca juga: Rekam Jejak Aung San Suu Kyi, Tokoh Nasional Myanmar yang Ditangkap Militer

Proses repatriasi yang didukung PBB telah gagal dilakukan meskipun ada banyak upaya dari Bangladesh, yang kini mulai mengirim beberapa pengungsi ke pulau terpencil di Teluk Benggala.

"Kami gigih dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Myanmar dan telah bekerja dengan Myanmar untuk pemulangan secara sukarela, aman dan berkelanjutan dari Rohingya yang ditampung di Bangladesh," ujar Kemlu Bangladesh.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada hari Senin dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penggerebekan dini hari.

“Kami berharap proses demokrasi dan pengaturan konstitusional akan ditegakkan di Myanmar,” kata pemerintah Bangladesh.

Reputasi internasional Suu Kyi rusak setelah dia gagal menghentikan pengusiran paksa ratusan ribu Rohingya dari Negara Bagian Rakhine barat pada tahun 2017.

Baca juga: Sosok Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Kini Jadi Pemimpin Sementara Myanmar

Namun demikian, Rohingya di Bangladesh mengungkapkan kekhawatirannya terhadap orang mereka yang masih berada di Myanmar menyusul penggulingan Suu Kyi oleh militer.

Dilansir Reuters seorang Rohingya berusia 31 tahun yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kendati mereka tidak berharap banyak, namun masih ada harapan melalui proses demokrasi mereka bisa mendapatkan hak mereka.

“Dia (Suu Kyi) tidak baik untuk kami tapi masih ada harapan bahwa melalui proses demokrasi kami bisa mendapatkan hak kami. Sekarang tampaknya Myanmar tidak memiliki masa depan demokrasi dalam waktu dekat,” kata dia melalui telepon dari sebuah kamp pengungsi, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan.

"Kami sangat prihatin .... Ketakutan tentang apa yang akan terjadi pada muslim Rohingya di Myanmar," katanya.

Dil Mohammed, seorang pemimpin Rohingya di sebuah kamp turut mendesak komunitas global untuk maju dan memulihkan demokrasi dengan cara apa pun.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas