Indonesia Diminta Tidak Ikut Campur Urusan Myanmar
Penahanan ini dilakukan pada hari Senin pagi waktu setempat, menyusul pengumuman yang ditayangkan televisi militer Myanmar
Editor:
Hendra Gunawan
"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia," tulis Kemlu RI.
Internet Terganggu
Saluran telepon dan koneksi internet terganggu di ibukota Naypyitaw dan pusat kota komersial utama Yangon, setelah militer Mynmar merebut kekuasaan dan menahan pemimpin de-fakto Aung San Suu Kyi.
Bukan hanya Aung San Suu Kyi yang ditahan, para pemimpin senior partai Liga Demokrasi (NLD) turut juga diamankan militer.
“Konektivitas internet juga telah turun drastis,” kata layanan pemantauan NetBlocks.
Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan mengutuk kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap Pemimpin, Presiden serta beberapa anggota partai penguasa negara itu.
"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini, atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar," bunyi pernyataan Gedung Putih.
Dikutip dari laman The Independent, menanggapi apa yang dilakukan pihak militer Myanmar terkait hasil Pemilu yang berlangsung pada November 2020, AS akan memberikan tindakan tegas.
"AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab, jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," tegas Gedung Putih.
Sementara Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyerukan dilakukannya pembebasan terhadap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta pejabat lainnya yang dikabarkan ditahan.
"Kami sangat mendukung pertemuan kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020," tegas Payne.
Thailand dan Kamboja memutuskan tak mau ikut campur dengan permasalahan kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Sedangkan Filipina lebih mengkhawatirkan kondisi warganya yang tinggal di Myanmar.
Sejumlah negara pun mengancam kudeta militer tersebut, dan banyak yang meminta agar Aung San Suu Kyi dan semua yang ditangkap dibebaskan. Namun, Thailand dan Kamboja memilih untuk tak mempedulikan hal tersebut.
“Itu urusan dalam negeri mereka,” ujar wakil Perdana Menteri Thauland, Prawit Wongsuwan.(Tribun Network/fit/mal/ras/reuters/independent/wly)