Militer mengatakan, satu di antara alasannya menggulingkan pemerintah sipil terpilih, Suu Kyi adalah karena mereka gagal menyelidiki tuduhannya atas dugaan penyimpangan pemilu yang meluas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara bagian menyatakan, empat hari sebelum pengambilalihan militer, tidak ada masalah berarti dengan pemungutan suara.

Militer telah mengumumkan akan memegang kekuasaan dalam keadaan darurat selama setahun.

Kemudian setelah itu, militer akan mengadakan pemilihan yang pemenangnya lantas mengambil alih pemerintahan.

Baca juga: China Dituduh Dalangi Kudeta Militer di Myanmar

Kudeta Myanmar 2021

Sebelum aksi kudeta militer, Myanmar menunjukkan kemajuan menuju demokrasi.

Peristiwa ini pun menjadi sorotan sejauh mana para jenderal pada akhirnya mempertahankan kendali di negara Asia Tenggara tersebut.

Pengambilalihan tersebut juga menandai kejatuhan yang mengejutkan dari kekuasaan untuk Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Suu Kyi dikenal sebagai sosok yang telah hidup dalam tahanan rumah antara tahun 1989 dan 2010, ketika dia mencoba untuk mendorong negaranya menuju demokrasi dan kemudian menjadi pemimpin de facto setelah partainya memenangkan pemilihan di 2015.

Dalam tahanan, Suu Kyi telah menjadi kritikus militer yang sengit selama bertahun-tahun.

Tetapi setelah peralihannya dari ikon demokrasi menjadi politisi, dia bekerja dengan para jenderal dan bahkan membela tindakan keras mereka terhadap Muslim Rohingya dan merusak reputasi internasionalnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)