Organisasi masyarakat sipil Myanmar mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk tidak mematuhi perintah junta untuk membatasi internet, dengan menuduh mereka "melegitimasi otoritas militer".

Penyedia jaringan seluler Norwegia Telenor ASA mengatakan telah menekankan kepada pihak berwenang bahwa akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan, tetapi mereka juga terikat oleh hukum setempat dan prioritas utamanya adalah keselamatan pekerjanya.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Sabtu bahwa "layanan internet dan komunikasi harus sepenuhnya dipulihkan untuk memastikan kebebasan berekspresi dan akses ke informasi".

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)