Menlu Iran Javad Zarif Desak Biden Segera Kembali ke Kesepakatan Nuklir
Zarif mencatat bahwa UU yang disahkan oleh parlemen memaksa pemerintah untuk memperkuat sikap nuklirnya, jika sanksi AS tidak dikurangi pada 21/2/2021
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas Iran pada Jumat dalam pertemuan virtual dengan mitranya dari Inggris, Prancis dan Jerman ketika kelompok itu mempertimbangkan bagaimana menghidupkan kembali kesepakatan itu.
"Semakin banyak Amerika menunda-nunda, semakin banyak kerugiannya, tampaknya pemerintahan Biden tidak ingin melepaskan diri dari warisan Trump yang gagal," kata Zarif dalam wawancara.
"Kami tidak perlu kembali ke meja perundingan. Amerika yang harus menemukan tiket untuk datang ke meja perundingan," tambahnya.
Pada Senin, Zarif mengisyaratkan cara untuk menyelesaikan kebuntuan mengenai pihak mana yang bergerak lebih dulu.
Zarif mengatakan langkah-langkah tersebut dapat disinkronkan oleh pejabat tinggi Uni Eropa.
Pada Selasa kemarin, ditanya tentang proposal tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan kepada wartawan bahwa AS "siap untuk berjalan di jalur diplomasi - jika Iran melanjutkan kepatuhan penuh" dengan perjanjian tersebut.
Baca juga: Iran Berencana Keluarkan 7 Tuntutan untuk Biden, Sebelum Kembali Bahas Kesepakatan Nuklir
Baca juga: Sambut Baik Perpanjang Perjanjian Senjata Nuklir, Rusia: Masih Ingin Liat Detail Prososal AS
Perang Yaman
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pada Sabtu bahwa sikap baru AS terhadap perang Yaman dapat menjadi langkah yang membantu.
Biden pada Kamis mengumumkan diakhirinya dukungan AS untuk konflik yang dipimpin Arab Saudi.
Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru merencanakan peran AS yang lebih aktif dalam upaya untuk mengakhiri perang saudara di negara itu.
"Namun, berakhirnya dukungan AS untuk serangan itu tidak akan mempengaruhi operasi AS terhadap Al Qaeda yang berbasis di Yaman di Semenanjung Arab, atau AQAP, kelompok," kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.
"Menghentikan dukungan untuk koalisi Saudi, jika bukan sebuah manuver politik, bisa menjadi langkah untuk memperbaiki kesalahan masa lalu," kata Juru Bicara Kementerian Saeed Khatibzadeh seperti dikutip media pemerintah.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
