TRIBUNNEWS.COM - Sebagian akses internet di Myanmar telah dipulihkan pada Minggu (7/2/2021), Channel News Asia melaporkan.

Hal itu karena pemblokiran akses web dan media sosial nasional dianggap telah gagal meredam kemarahan publik.

Aksi protes terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pun semakin meluas.

Adapun putusnya akses internet di Myanmar pada Sabtu (6/2/2021) merupakan perintah militer.

Netblocks melaporkan platform media sosial tidak dapat diakses hingga Minggu (7/2/2021) menjelang sore.

Namun kemudian warga yang menggunakan layanan dengan MPT, Ooredoo, Telenor and Mytel dapat mengakses data internet seluler dan Wi-Fi.

"Pemulihan sebagian konektivitas Internet dikonfirmasi di #Myanmar mulai pukul 14.00 waktu setempat pada beberapa penyedia layanan (provider) setelah pemadaman informasi," tulis organisasi pemantau keamanan siber, Netblocks di laman Twitter-nya, @netblocks.

Dilaporkan pula, sebelum sebagian akses internet dipulihkan, konektivitas di Myanmar berada pada 14 persen dari tingkat biasanya.

Untuk diketahui, pada hari kedua, warga yang mengikuti aksi protes terhadap junta militer semakin banyak.

Para demonstran memakai baju merah, bendera merah dan balon merah, yang mana warna tersebut adalah simbol yang mewakili Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.

Dalam aksi tersebut, para demonstran serentak meneriakkan 'kami tidak ingin kediktatoran militer, kami ingin demokrasi'.

Kerumunan besar-besaran itu dari seluruh penjuru Yangon berkumpul di kota-kota dan menuju ke Pagoda Sule di jantung pusat Kota Yangon, juga titik kumpul pada protes 2007 yang dipimpin biksu Buddha dan lainnya pada tahun 1988.

Sederet polisi bersenjata dengan perisai keamanan mendirikan barikade, tetapi tidak mencoba menghentikan demonstrasi.

Beberapa demonstran menghadiahi polisi dengan bunga sebagai tanda perdamaian.

Baca juga: Analis Sebut Kudeta Myanmar karena Ambisi Pribadi Panglima Militer yang Merasa Hilang Rasa Hormat

Baca juga: POPULER Internasional: Ambisi Militer Myanmar | Kapan Pandemi Berakhir Menurut Perhitungan Ilmiah

Para demonstran juga memberi hormat dengan tiga jari yang telah menjadi simbol protes terhadap kudeta.

Sementara para pengemudi kendaraan membunyikan klakson dan penumpang mengangkat foto pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

"Kami tidak ingin hidup di bawah sepatu bot militer," kata demonstran Ye Yint (29).

"Kami tidak ingin kediktatoran untuk generasi berikutnya," kata demonstran Thaw Zin (21).

"Kami tidak akan menyelesaikan revolusi ini sampai kami membuat sejarah. Kami akan berjuang sampai akhir," lanjut Thaw Zin.

Lebih lanjut, menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperkirakan bahwa 1.000 orang bergabung dalam protes di Naypyidaw sementara di Yangon saja ada 60.000 orang.

Protes juga dilaporkan di Kota Mandalay dan banyak kota di negara berpenduduk 53 juta orang itu.

Aksi protes tersebut dilaporkan sebagian besar berlangsung damai, tidak seperti penumpasan berdarah yang terjadi pada tahun 1998 dan 2007.

Tetapi tembakan terdengar di bagian tenggara Kota Myawaddy ketika polisi berseragam dengan senjata menuduh sekelompok pengunjuk rasa.

Sebuah foto dari demonstran setelah itu menunjukkan apa yang tampak seperti luka peluru karet.

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi kini tengah menghadapi dakwaan impor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan di tahanan polisi untuk penyelidikan sampai 15 Februari 2021.

Pengacaranya mengatakan dia belum diizinkan untuk menemuinya.

Aung San Suu Kyi diketahui memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 karena mengkampanyekan demokrasi.

Dia menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah dan selama beberapa dekade berjuang untuk mengakhiri hampir setengah abad pemerintahan militer.

Komandan Angkatan Darat Min Aung Hlaing melakukan kudeta atas dasar penipuan dalam pemilu 8 November 2020 di mana partai Suu Kyi menang telak.

Komisi pemilihan menepis tuduhan malpraktek.

Lebih dari 160 orang telah ditangkap sejak militer merebut kekuasaan, kata Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Internet Diblokir, Aksi Protes Turun ke Jalan

Baca juga: Polisi Myanmar Ajukan Tuntutan Terhadap Aung San Suu Kyi karena Langgar UU Ekspor-Impor

(Tribunnews.com/Rica Agustina)