TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memecat pejabat senior ekonomi di tengah krisis yang semakin parah di negaranya.

Penutupan perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, penurunan perdagangan dan minimnya bahan baku pangan dapat menyebabkan badai yang sempurna bagi Negara itu.

Kantor berita Associated Press dan Aljazeera.com, Jumat (12/2/2021) mewartakan, pejabat yang dipecat baru sebulan lalu ditunjuk.

Ia dipandang gagal menemukan ide-ide baru untuk menyelamatkan ekonomi Korea Utara yang sedang menghadapi masalah besar.

Pejabat yang dipecat itu bernama Kim Tu-ill. Bulan lalu, ia ditunjuk sebagai Direktur Departemen Urusan Ekonomi Komite Sentral Partai Pekerja Korea Utara.

Baca juga: Tangis Kim Jong Un Pecah saat Cerita Kesulitan Korut: Didera Banjir, Topan hingga Kena Dampak Corona

Baca juga: Kim Yo-jong Muncul Lagi, Adik Pemimpin Korut Kim Jong-un Itu Kecam Keras Menlu Korsel

Baca juga: Kim Jong Un Naik Pitam setelah Pembelot Korut Edit Foto sang Istri dalam Selebaran

Perkembangan ini dilaporkan media pemerintah di Pyongyang, menandai periode terberat pemerintahan sembilan tahun Kim Jong-un.

Diplomasi yang dia harapkan bisa mencabut sanksi ekonomi yang dipimpin AS atas program nuklirnya menemui jalan buntu.

Penutupan perbatasan menyusul pandemi Covid-19 serta bencana alam yang menghancurkan pertanian tahun lalu memperdalam kerusakan ekonomi Korut.

Ini juga memperparah kerusakan selama dekade kegagalan kebijakan, termasuk a kelaparan yang melumpuhkan di era 1990-an.

Penutupan perbatasan menyebabkan volume perdagangan dengan China, sumber utama dukungan ekonomi Korea Utara, turun 75 persen dalam 10 bulan pertama tahun ini.

Kekurangan bahan baku menyebabkan output pabrik jatuh ke level terendah sejak Kim berkuasa pada 2011.

Harga makanan impor, seperti gula naik empat kali lipat, menurut badan intelijen Korea Selatan yang dikutip kantor berita AP.

Tantangan saat ini telah memaksa Kim Jong-un untuk secara terbuka mengakui rencana ekonomi masa lalu tidak berhasil.

Rencana lima tahun baru untuk mengembangkan ekonomi dikeluarkan selama kongres Partai Buruh yang berkuasa pada Januari 2021.