Di malam hari, mereka takut "penangkapan sewenang-wenang dan segala jenis terorisme yang diatur oleh militer".

Ada laporan berulang tentang serangan malam hari oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa di Mandalay.

Pada Rabu malam, tentara dan polisi menyerang kompleks perumahan staf Kereta Api Myanmar yang dikelola pemerintah, banyak dari mereka melakukan pemogokan, menolak bekerja untuk pemerintah militer.

Aktivis mahasiswa itu mengatakan bahwa pegawai negeri yang berpartisipasi dalam pemogokan nasional telah diancam dan beberapa ditahan.

Aktivis dan penyelenggara protes juga menjadi sasaran pasukan keamanan.

Dalam insiden lain yang memicu kemarahan yang meluas, seorang remaja berusia 21 tahun dengan cerebral palsy dipukuli secara brutal oleh polisi di Mandalay saat bekerja sebagai sukarelawan untuk membersihkan sampah setelah protes.

Demonstrasi juga telah dibubarkan dengan kekerasan di Negara Bagian Mon, Negara Bagian Kachin dan ibu kota Naypyidaw yang terisolasi.

Di mana seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak di kepala oleh polisi selama protes pada 9 Februari meninggal pada Jumat (19/2/2021).

"Penembakan terhadap pengunjuk rasa damai di Myanmar adalah di luar batas," Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab twit pada Sabtu (20/2/2021).

"Kami akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, dengan mitra internasional kami, melawan mereka yang menghancurkan demokrasi dan mencekik perbedaan pendapat," tambahnya.

Baca juga: Ribuan Warga Myanmar Hadiri Pemakaman Mya Thwate Thwate, Demonstran yang Meninggal Ditembak Polisi

Direktur Human Rights Watch Angkat Bicara

Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch divisi Asia, mengatakan "waktu untuk negosiasi sudah berakhir".

"Pemerintah dan PBB perlu memberikan sanksi lebih dahulu terhadap perusahaan yang dikendalikan militer Myanmar sekarang untuk menunjukkan (Jenderal Senior) Min Aung Hlaing dan Dewan Administrasi Negara junta betapa suram masa depan mereka jika mereka terus menempuh jalan ini," katanya kepada Al Jazeera di e-mail.

Robertson mengatakan, militer telah "secara sembarangan membunuh warga sipil selama seluruh keberadaannya", termasuk selama kampanye brutal melawan etnis minoritas.