Sementara militer mengatakan satu polisi meninggal karena luka-luka yang dideritanya.

Militer telah menuduh para demonstran memprovokasi kekerasan tetapi Utusan Khusus PBB Tom Andrews mengatakan jutaan orang yang berdemonstrasi pada Senin (22/2/2021) dalam jumlah yang "menakjubkan" menunjukkan mereka siap untuk menghadapi ancaman militer.

"Para jenderal kehilangan kekuatan mereka untuk mengintimidasi dan dengan itu, kekuatan mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk mundur, karena rakyat Myanmar berdiri teguh," kata Andrews di Twitter.

Baca juga: Kemlu Terus Upayakan WNI di Myanmar dalam Keadaan Aman

Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada dua jenderal junta  dan memperingatkan itu bisa mengambil tindakan lebih.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada penjabat presiden Myanmar dan beberapa perwira militer, serta tiga perusahaan di sektor giok dan permata.

Inggris, Jerman, dan Jepang juga telah mengutuk kekerasan itu dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak militer untuk menghentikan penindasan terhadap warga sipil yang menolak kudeta.

Myanmar, yang di masa lalu telah dijatuhkan sanksi, mengecam tindakan dunia luar telah melakukan campur tangan dalam urusan internal negaranya. 

Uni Eropa Siap Berikan Sanksi kepada Militer Myanmar 

Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Myanmar yang dapat membidik bisnis yang dimiliki oleh militer.

Tetapi sanksi itu akan mengesampingkan pembatasan preferensi perdagangannya untuk menghindari pekerja miskin.

Hal itu menjadi keputusan para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin (22/2/2021) waktu setempat seperti dilansir Reuters, Selasa (23/2/2021).

Tiga minggu setelah junta merebut kekuasaan di Myanmar, pemerintah Uni Eropa ingin menunjukkan dukungan kepada aksi protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang ingin mengembalikan pemerintahan sah hasil pemilu 8 November lalu dari kudeta  dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami tidak siap untuk berdiri dan menonton saja," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di Brussels.

Baca juga: Malaysia Deportasi Lebih dari 1.000 Warga Negara Myanmar

Ia menjelaskan sanksi akan diberikan kepada militer Myanmar, jika upaya diplomasi gagal.