TRIBUNNEWS.COM - Ribuan pengunjuk rasa mendesak Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk mengundurkan diri dair jabatannya pada Selasa (23/2/2021).

Mengutip Al Jazeera, ini adalah demonstrasi ketiga dalam seminggu, yang menuntut Pashinyan mundur.

Tuntutan massa di dasari atas penanganan Pashiyan terkait konflik Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan.

Penjaga polisi dikerahkan untuk menjaga gedung-gedung pemerintah di dekat Republic Square di Ibu Kota Yerevan.

Baca juga: Belajar dari Konflik Azebaijan dan Armenia, Panglima TNI Ajak Pimpinan TNI Soroti Perkembangan Drone

Baca juga: Pasca Gencatan Senjata Nagarno-Karabakh, Menteri Pertahanan Armenia Mengajukan Pengunduran Diri

Petugas diperintahkan untuk mengawal Pashinyan ketika dia berjalan dari satu gedung ke gedung lainnya saat para demonstran meneriakkan "pengkhianat!".

Sehari sebelumnya, pengunjuk rasa berbaris ke Lapangan Prancis Yerevan dan memblokir beberapa jalan yang berdekatan.

Untu sementara aksi masaa melumpuhkan lalu lintas di daerah tersebut.

Demonstrasi kali ini menyusul protes November lalu, yang tumbuh setelah Pashinyan menandatangani kesepakatan perdamaian yang ditengahi Rusia.

Sebelumnya, Armenia-Azerbaijan terlibat dalam konflik yang berlangsung enam minggu.

Peperangan itu merenggut ribuan nyawa dan sebagian besar wilayah di dan sekitar Nagorno-Karabakh diserahkan ke Azerbaijan.

Wilayah pegunungan itu sebenarnya secara internasional diakui sebagai tanah Azerbaijan.

Tetapi telah berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia dan pejabat Armenia yang mengangkat dirinya sendiri, didukung oleh Armenia, sejak perang sebelumnya antara kedua belah pihak berakhir dalam gencatan senjata pada 1994.

Protes sempat terhenti beberapa waktu karena Armenia dilanda musim dingin.

Belum lama ini aksi massa berlanjut ketika ribuan demonstran turun ke jalan Yerevan pada Sabtu (20/2/2021).