Inggris Kembali Jatuhkan Sanksi pada Anggota Junta, Bank Dunia Hentikan Pendanaan Proyek di Myanmar
Inggris jatuhkan sanksi pada enam anggota junta Myanmar, sementara itu Bank Dunia menghentikan pendanaan proyek di Negeri Seribu Pagoda itu.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Aksi pengambilalihan kekuasaan atau kudeta Aung San Suu Kyi yang dilakukan oleh militer Myanmar semakin menuai kecaman dari dunia.
Pasalnya, kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari 2021 lalu ini menyebabkan unjuk rasa antikudeta di hampir seluruh wilayah Myanmar.
Adapun dalam pembubaran aksi protes itu, polisi menggunakan tindak kekerasan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Buntut dari pelanggaran HAM itu, sejumlah negara, di antaranya Inggris, Amerika Serikat dan Kanada menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer atau junta Myanmar.
Baru-baru ini, Inggris kembali mengumumkan, ada enam anggota junta Myanmar yang dijatuhi sanksi.
Baca juga: Facebook Larang Militer Myanmar Pakai Platformnya
Channel News Asia melaporkan, keenam oknum tersebut terhitung sejak Kamis (26/2/202) dilarang bepergian ke Inggris.
Sebelumnya, Inggris telah menjatuhkan sanksi pada 19 anggota junta Myanmar.
Dengan demikian total ada 25 orang yang dicekal masuk ke negara tersebut.
Selain menjatuhkan sanksi pada anggota junta, Kementerian Perdagangan Inggris juga akan memastikan bisnis yang dikelola oleh Negara Albino ini tidak bekerjasama dengan perusahaan milik militer.
"Pesan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar, mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab.
"Pihak yang berwenang harus menyerahkan kembali kendali pemerintahan kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar," lanjutnya.
Lebih lanjut, World Bank atau Bank Dunia diketahui juga telah menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek di Myanmar setelah kudeta terjadi.
Presiden Bank Dunia, David Malpass pekan lalu mengatakan, pihaknya telah mengambil pendekatan ekstra hati-hati terhadap Myanmar.
David Malpass pun memperingatkan Myanmar, kudeta dapat membuat kerugian besar dalam transisi dan prospek pembangunan negara itu, termasuk dalam hal penanganan virus corona (Covid-19).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.