Tindakan Militer AS Pertama di Bawah Perintah Biden Tuai Kritik
Otorisasi Presiden AS Joe Biden atas serangan udara militer di Suriah timur pada Kamis (25/2/2021) telah menuai kecaman di Timur Tengah.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Tiara Shelavie
Langkah itu juga mendapat juga mendapat kecaman di AS.
Hillary Mann Leverett, CEO dari konsultan risiko politik Stratega, mengatakan meski serangan udara mengirimkan pesan tentang kesetiaan pemerintahan Biden di kawasan itu, namun hal tersebut tidak akan meredakan situasi di Timur Tengah.
"Pemerintahan Biden mencoba menggambarkan serangan militer pertama ini sebagaimana diukur dengan berkonsultasi dengan sekutu," katanya.
"Faktanya, itu menandakan pesan yang sangat kuat kepada Iran bahwa pemerintahan Biden sebenarnya berusaha meningkatkan tekanan dan pengaruhnya terhadap Iran," tambahnya.
Serangan roket terhadap posisi AS di Irak dilakukan ketika Washington dan Teheran mencari cara untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Trump.
Tidak jelas bagaimana, atau apakah, serangan itu dapat memengaruhi upaya AS untuk membujuk Iran kembali ke negosiasi tentang kedua belah pihak untuk melanjutkan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.
Baca juga: Departemen Luar Negeri AS: Biden Bersedia Berbicara dengan Iran Soal Kembali ke Kesepakatan Nuklir
Mary Ellen O'Connell, seorang profesor di Sekolah Hukum Notre Dame, mengkritik serangan AS sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memperjelas bahwa penggunaan kekuatan militer di wilayah negara berdaulat asing adalah sah hanya sebagai tanggapan atas serangan bersenjata di negara pertahanan yang menjadi tanggung jawab negara sasaran," katanya.
"Tak satu pun dari elemen itu terpenuhi dalam serangan Suriah," ucapnya.
Justin Amash, seorang pengacara AS yang sebelumnya menjabat sebagai perwakilan untuk distrik kongres ke-3 Michigan mengatakan langkah itu tidak konstitusional.
Tetap saja, beberapa pengamat menunjukkan dukungan untuk serangan udara tersebut.
Perwakilan Michael McCaul, petinggi Republik di Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan serangan itu adalah langkah yang tepat.
";Tanggapan seperti ini adalah pencegahan yang diperlukan dan mengingatkan Iran, proksi, dan musuh kita di seluruh dunia bahwa serangan terhadap kepentingan AS tidak akan ditoleransi," kata McCaul.
Suzanne Maloney, dari lembaga pemikir Brookings Institution, mengatakan serangan itu menunjukkan pemerintahan Biden dapat bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir sambil mendorong balik milisi yang didukungnya.
"Langkah yang bagu. Biden (pemerintahan) yang mendemonstrasikan AS dapat berjalan dan mengunyah permen karet pada saat yang bersamaan," katanya di Twitter.
Baca juga: Soal Pandemi, Anthony Fauci Berharap Hari Natal Bisa Kembali Normal, Sejalan dengan Target Biden
Baca tanpa iklan