18 Orang Tewas Saat Unjuk Rasa di Myanmar, Para Pemimpin Dunia Kutuk Tindakan Keras Militer
Para pemimpin dunia mengutuk tindakan keras paling berdarah yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta yang damai.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
Mereka jugaa telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan.
Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan akan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh UE.
Baca juga: Polisi Myanmar Tembaki dan Lempar Granat ke Demonstran, Korban Tewas dan Luka-luka Terus Bertambah
Baca juga: Korban Tewas dari Kelompok Anti-Kudeta Myanmar Terus Berjatuhan
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai 'kekerasan menjijikkan pasukan keamanan Burma terhadap orang-orang Burma.'
Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal yang terlibat dalam kudeta militer 1 Februari di Myanmar.
Tak lain setelah sejumlah pengunjuk rasa tewas dalam tindakan keras saat unjuk rasa damai.
"Kami berdiri dengan orang-orang Burma yang pemberani dan mendorong semua negara untuk berbicara satu suara mendukung keinginan mereka," tutur Blinken dalam cuitannya, Minggu sore (28/2/2021).
Baca juga: Utusan Myanmar Desak PBB Gunakan Segala Cara untuk Hentikan Kudeta
Kantor Luar Negeri Inggris
Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan.
Inggris juga telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin kudeta.
"Bekerja sama dengan AS dan Kanada, Inggris telah mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap sembilan perwira militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi atas peran mereka dalam kudeta," kata juru bicara itu.
Baca juga: Dipecat Junta Militer, Duta Besar Myanmar untuk PBB Berjanji akan Melawan Kudeta
Turki
Turki juga mengutuk keras apa yang disebut sebagai penggunaan kekuatan tidak proporsional oleh tentara Myanmar.
"Kami mengamati dengan keprihatinan mendalam bahwa stabilitas di Myanmar memburuk setelah kudeta," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.
"Kami menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan demokrasi untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di negara dan segera penghentian kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai," tambahnya.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
