TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah AS memutuskan tidak secara langsung menghukum Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), atas pembunuhan jurnalis dan kritikus Arab Saudi, Jamal Khashoggi.

Bahkan di tengah kritikan dan kekecewaan atas keputusan ini, Gedung Putih melontarkan pembelaan sebelum mengumumkan kebijakan baru untuk Riyadh Senin ini.

Dilansir The Guardian, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mendukung keputusan pemerintahan Joe Biden untuk tidak menargetkan putra mahkota, Minggu (28/2/2021). 

Keinginan pemerintah ini mendapat sorotan tajam dari beberapa politisi Demokrat dan kelompok HAM.

Mereka kecewa karena pemerintah mengizinkan perilisan laporan intelijen pada Jumat (26/2/2021), soal keterlibatan putra mahkota dalam pembunuhan Khashoggi, tapi enggan menghukumnya.

Baca juga: Putra Mahkota Saudi Disebut Aktor Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi, Parlemen AS Serukan Hukuman

Baca juga: Biden: Akan Ada Pengumuman Soal Sanksi untuk Putra Mahkota Arab Saudi

"Kami percaya ada cara yang lebih efektif untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan juga dapat memberikan ruang untuk bekerja dengan Saudi di area di mana ada kesepakatan bersama, di mana ada kepentingan nasional untuk Amerika Serikat. Seperti itulah bentuk diplomasi," kata Psaki kepada CNN.

Joe Biden tidak menjelaskan apa yang akan diumukannya soal Riyadh pada Senin (1/3/2021) ini.

Biden hanya mengatakan pendekatan kepada Arab Saudi akan lebih signifikan dan menjelaskan soal peraturan yang berubah.

"Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran hak asasi manusia," kata Biden kepada Univision.

Pemerintah AS memandang Raja Salman (85) sebagai rekan Presiden Joe Biden.

Menurut laporan CNN, dua pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengatakan menjatuhkan sanksi kepada putra mahkota Saudi bukanlah sebuah pilihan.

Sebab hal itu akan membahayakan posisi AS di Arab Saudi, dimana AS memiliki lima pangkalan di sana.

Alhasil Departemen Luar Negeri bahkan tidak diminta memberikan opsi untuk menjatuhkan sanksi kepada Pangeran Mohammed.

Setelah laporan intelijen dirilis, pemerintahan Biden mengumumkan 'Khashoggi Ban' yang membatasi visa 76 warga Saudi yang terlibat pembunuhan atau intimidasi terhadap kritikus Arab di AS.

Selain itu pemerintahan Biden juga mengakhiri dukungan militer untuk perang Saudi di Yaman, namun mengatakan akan tetap memasok senjata untuk pertahanan.

Tindakan Biden di Arab Saudi sejauh ini belum cukup untuk memuaskan politikus di Partai Demokrat.

Meskipun Biden dipuji karena berani merilis laporan intelijen yang tertunda di masa kepemimpinan Trump, beberapa pihak menilai MBS tetap harus dijatuhi sanksi atas pembunuhan Khashoggi, jurnalis yang merupakan warga negara AS.

Pada Minggu, otoritas agama Arab Saudi merilis pernyataan yang menolak laporan intelijen AS dan kritikus menyebut laporan itu sebagai ancaman kedaulatan Saudi.

"Kami ingin memperkuat hubungan yang mengakar (dengan AS) tetapi tidak dengan mengorbankan kedaulatan kami."

"Pengadilan kami dan keputusan kami adalah garis merah," tulis Fahim al-Hamid di surat kabar Okaz.

Siapa Jamal Khashoggi?

Jamal Khashoggi merupakan seorang jurnalis yang dikenal kerap mengkritisi keluarga penguasa Arab Saudi.

Khashoggi kerap mengritik Putra Mahkota dan pemimpin de facto Arab Saudi, Mohammad bin Salman.

Khashoggi tewas di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 saat berusia 59 tahun.

Sejumlah pihak meyakini jurnalis Washington Post ini disiksa secara brutal selama beberapa hari di dalam konsulat.

Diduga ada tim pembunuh sejumlah 15 orang yang didatangkan dari Arab Saudi.

Menurut laporan intelijen AS, 7 orang diantaranya merupakan orang khusus Pangeran Mohammed bin Salman, yakni Pasukan Intervensi Cepat (RIF).

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Arab Saudi vs AS tentang Pembunuhan Jamal Khashoggi | Kata Pertama Archie

Baca juga: Intelijen AS: Putra Mahkota Arab Saudi Setuju Penyelidikan Pembunuhan Jamal Khashoggi

RIF bertugas mengamankan putra mahkota, dan dikatakan terlibat langsung dalam operasi penindasan kritikus baik di dalam negeri maupun luar negeri atas arahan putra mahkota.

"Kami menilai bahwa anggota RIF tidak akan berpartisipasi dalam operasi melawan Khashoggi tanpa persetujuan Pangeran Salman," kata laporan itu.

Pejabat intelijen mencatat bahwa MBS memandang Khashoggi sebagai ancaman bagi kerajaan dan mendukung pembungkamannya.

Penyiksaan Khashoggi direkam lalu jenazahnya dimutilasi dan diam-diam dikeluarkan dari konsulat.

Putra mahkota membantah bahwa dia memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Otoritas Saudi mengakui ada orang pemerintahan yang terlibat namun menilainya sebagai operasi yang salah.

Pada 2019, pengadilan di Arab Saudi menghukum mati lima orang atas pembunuhan Khashoggi, tetapi tidak menyalahkan keluarga kerajaan.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)