Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa, telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan untuk melumpuhkan militer dan sekutu bisnisnya.

Dewan Keamanan PBB yang berjumlah 15 anggota telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat, tetapi berhenti pada mengutuk kudeta bulan lalu karena ‘oposisi’ Rusia dan China, yang memandang situasi itu sebagai urusan internal Myanmar.

"Saya berharap bahwa mereka mengakui bahwa itu bukan hanya urusan internal, itu memukul stabilitas wilayah," kata Schraner Burgener tentang China dan Rusia.

Dia menjelaskan Soe Win mengatakan kepadanya bahwa "setelah setahun mereka ingin mengeglar pemilu baru."

Baca juga: 6 Orang Tewas dalam Aksi Protes di Myanmar, Pasukan Keamanan Tembaki Demonstran

Schraner Burgener terakhir berbicara dengannya pada 15 Februari lalu dan sekarang berkomunikasi dengan militer secara tertulis.

"Jelas, dalam pandangan saya, taktik mereka itu sekarang adalah menyelidiki orang-orang NLD untuk menempatkan mereka di penjara," katanya.

"Pada akhirnya NLD akan dilarang dan kemudian mereka akan menggelar pemilu baru, di mana mereka ingin menang, dan kemudian bahwa mereka dapat terus berkuasa."

Schraner Burgener mengatakan dia percaya militer "sangat terkejut" oleh asi protes warga sipil Myanmar terhadap kudeta.

"Hari ini kita memiliki anak-anak muda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun, mereka memiliki media sosial, dan mereka terorganisir dengan baik dan sangat bertekad," katanya.

"Mereka tidak ingin kembali dalam kediktatoran dan dalam isolasi." (Reuters/CNN/AP)