TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Jumlah korban tewas terus bertambah hingga Selasa (30/3/2021), sudah lebih dari 500 orang sejak kudeta 1 Februari lalu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/3/2021), dari 14 warga sipil yang tewas di Myanmar pada Senin (29/3/2021), Asosiasi Bantuan hukum untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan setidaknya delapan berada di distrik Dagon Selatan Yangon.

Televisi pemerintah mengatakan aparat keamanan menggunakan "senjata anti huru-hara" untuk membubarkan kerumunan para demonstran anti kudeta yang disebut sebagai “teroris kekerasan" dan satu orang terluka.

Baca juga: AS akan Menyetop Perdagangan Diplomatik dengan Myanmar sampai Kudeta Dicabut

Aparat keamanan di daerah itu menembakkan senjata kaliber yang jauh lebih berat dari biasanya pada hari Senin untuk membersihkan barikade kantong pasir, kata para saksi mata.

Tidak terlihat jelas jenis senjata apa yang digunakan.

Seorang warga Dagon Selatan pada Selasa mengatakan lebih banyak tembakan dapat terdengar di daerah itu dalam semalam, dan meningkatkan kekhawatiran akan lebih banyak korban jatuh.

Polisi dan seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan menanggapi insiden tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak para jenderal Myanmar untuk menghentikan pembunuhan dan penindasan demonstrasi.

Dalam taktik baru, para demonstran berusaha untuk meningkatkan kampanye pembangkangan sipil pada hari Selasa dengan meminta warga membuang sampah ke jalan-jalan di persimpangan jalan utama.

"Pemogokan sampah ini merupakan aksi mogok untuk menentang junta," tulisan dalam sebuah poster di media sosial.

Baca juga: Thailand Bersiap Hadapi Potensi Eksodus Pengungsi dari Myanmar

Langkah itu datang dalam ajakan pembangkangan yang disampaikan melalui pengeras suara di beberapa lingkungan Yangon pada hari Senin mendesak penduduk untuk membuang sampah dengan benar.

Ribuan Orang Melarikan Diri ke Thailand

Sekira 3.000 penduduk desa di negara bagian Karen, tenggara Myanmar melarikan diri ke Thailand pada Minggu (28/3/2021) menyusul serangan udara oleh militer di daerah yang dipegang oleh kelompok Persatuan Nasional Karen (KNU), kelompok etnis bersenjata.

Seperti dilansir Reuters, Senin (29/3/2021), militer Myanmar melancarkan serangan udara di lima wilayah di distrik Mutraw, dekat perbatasan, termasuk kamp perpindahan, kata Organisasi Perempuan Karen.

"Saat ini, penduduk desa bersembunyi di hutan karena lebih dari 3.000 menyeberang ke Thailand untuk berlindung," kata sebuah pernyataan dari kelompok itu.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Lancarkan Serangan Udara, Ribuan Orang Melarikan Diri ke Thailand

PBS Thailand melaporkan sekitar 3.000 warga Myanmar telah mencapai Thailand.

Pihak berwenang Thailand tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Setidaknya dua tentara dari Persatuan Nasional Karen tewas, kata David Eubank, pendiri Free Burma Rangers, sebuah organisasi bantuan.

"Kami tidak mengalami serangan udara di sana selama lebih dari 20 tahun," kata Eubank.

 "Kedua, ini pada malam hari, sehingga kemampuan militer Myanmar telah meningkat dengan bantuan Rusia dan China dan negara-negara lain, dan itu mematikan."

Baca juga: Di Tokyo, Prabowo Subianto dan Menhan Jepang Bahas Situasi Myanmar

Dalam serangan udara oleh militer pada hari Sabtu, setidaknya tiga warga sipil tewas di sebuah desa yang dikendalikan oleh KNU, kata sebuah kelompok masyarakat sipil.

Milisi sebelumnya mengatakan telah menyerbu pos tentara di dekat perbatasan, menewaskan 10 orang.

Serangan udara kali ini adalah serangan paling signifikan selama bertahun-tahun di wilayah tersebut.

Baca juga: Pangkalan Militernya Direbut, Junta Myanmar Lancarkan Serangan Udara di Wilayah Pemberontak Karen  

KNU telah menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tahun 2015 tetapi ketegangan telah melonjak setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

KNU dan Dewan Restorasi Negara Bagian Shan, juga berdasarkan perbatasan Thailand, telah mengutuk pengambilalihan itu dan mengumumkan dukungan mereka untuk perlawanan publik.

KNU mengatakan telah menaungi ratusan orang yang telah melarikan diri dari Myanmar tengah di tengah meningkatnya kekerasan dalam beberapa pekan terakhir.(Reuters)