Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Jepang Bantah Penahanan 2 WNA Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemerintah Jepang lewat Menteri Kehakiman Yoko Kamikawa membantah bahwa penahanan jangka panjang 2 WNA di Jepang sebagai pelanggaran hak asasi manusia

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemerintah Jepang Bantah Penahanan 2 WNA Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Foto Richard Susilo
Kantor imigrasi di Shinagawa Tokyo Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Pemerintah Jepang lewat Menteri Kehakiman Yoko Kamikawa membantah bahwa penahanan jangka panjang 2 WNA di Jepang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

"Penahanan panjang itu adalah kesalahpahaman tentang fakta dan tidak benar melanggar hak asasi manusia," papar Menteri Kamikawa Rabu ini (31/3/2021).

Sebuah kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada 25 September tahun lalu bahwa dua pria asing (Deniz Yengin (41) seorang warga Turki dari suku Kurdi, dan Heydar Safari Diman (52)) yang telah dideportasi tetapi menolak untuk meninggalkan Jepang  karena permohonan pengungsi mereka ke Jepang tidak diterima dan ditahan untuk waktu yang lama.

Kelompok Kerja Internasional tentang Hak Asasi Manusia itu menyatakan pemerintah sewenang-wenang,  dan meminta Pemerintah Jepang untuk merevisi undang-undang imigrasi yang ada dan meninjau tanggapannya.

Sebagai tanggapan, Biro Imigrasi Jepang merilis sebuah dokumen yang menyatakan, “Ini didasarkan pada kesalahpahaman yang jelas tentang fakta tentang sistem dan operasi hukum Jepang, dan tidak dapat diterima sama sekali.”

Penahanan dua orang itu dan permohonan pembebasan sementara diputuskan dengan pertimbangan sejarah kriminal mereka  dan kesempatan pemeriksaan dan pertolongan seperti persidangan juga disediakan, dan alasannya adalah permohonan pengungsi. bukanlah sanksi atau tanggapan diskriminatif.

Berita Rekomendasi

"Fakta rinci sudah dijelaskan dan tuduhan itu tidak benar. Untuk memperbaiki kesalahpahaman dan evaluasi yang tidak adil terhadap sistem kendali imigrasi Jepang, saya memberikan fakta rinci dan posisi Jepang., Kami akan mengupayakan penjelasan yang positif dan mudah dipahami," tambah menteri Kamikawa lagi.

Keberatan pemerintah telah diajukan kepada kelompok kerja itu pada tanggal 27 Maret 2021.

"Semua penahanan  dioperasikan berdasarkan prosedur yang tepat. Tidak bertentangan dengan perjanjian hak asasi manusia."

Pemerintah diminta melakukan  peninjauan kembali Undang-Undang Pengungsi Imigrasi.

Pria Iran dan satu lagi berkebangsaan Turki yang ditahan beberapa kali di Pusat Imigrasi Jepang Timur (Kota Ushiku, Prefektur Ibaraki). Mereka beberapa kali sempat dibebaskan sementara.

"Keduanya diberi kesempatan untuk pemeriksaan dan pembebasan yudisial dan administratif," tambah pihak imigrasi Jepang.

Namun pengacara keduanya menyatakan bahwa pemerintah telah menyalahartikan tanggapan kelompok kerja tersebut. "Tidak ada prosedur yang disebut oposisi oleh kami," tulis pengacara kedua WNA tersbeut.

Tim pengacara kedua WNA tersebut terdiri dari Masako Suzuki, Tomoko Urajo, Komai Tomokai, Ryutaro Ogawa dan  Toshiaki Takada.

"Pemerintah Jepang harus belajar dengan sungguh-sungguh dari pendapat Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa dan segera beralih ke pelaksanaan rekomendasi yang tertulis dalam pendapat Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa, daripada memulai dengan argumen tandingan yang tidak masuk akal.  Malah disebut sebagai Oposisi," tekan tim pengacara tersebut.

Sementara itu telah terbit buku baru "Rahasia Ninja di Jepang" berisi kehidupan nyata ninja asli di Jepang yang penuh misteri, mistik, ilmu beladiri luar biasa dan tak disangka adanya penguasaan ilmu hitam juga. informasi lebih lanjut ke: info@ninjaindonesia.com

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas