Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia berperan aktif untuk terus berupaya dalam penyelesaian krisis dan kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan sipil di bawah Aung San Suu Kyi.

Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memberikan perhatian terhadap persoalan di Myanmar.

Aneka lobi diplomasi dilakukan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke negara-negara di kawasan ASEAN untuk mencari solusi atas krisis di Myanmar.

Baca juga: Aparat Keamanan Myanmar Tembaki Demonstran, Tujuh Orang Tewas

Khususnya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa di warga sipil.

“Untuk Indonesia bisa dikatakan sebagai negara pertama di kawasan ASEAN yang mengambil inisiatif dengan melakukan “shuttle diplomacy’ (diplomasi ulang-alik-red) dengan mitra-mitranya di ASEAN. Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri berkunjung ke beberapa negara di ASEAN berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar,” ujar Staf Ahli Menlu Bidang Kerjasama Antar Lembaga Muhsin Syihab dalam Webinar Langkah-langkah Kemanusiaan dalam Krisis Myanmar, Rabu (7/4/2021).

Pada tahap pertama, konsultasi tersebut telah dilakukan dalam kunjungan Menlu ke Brunei Darussalam pada 17 Februari dan dilanjutkan ke Singapura pada keesokan harinya.

Kemudian Menlu Retno berkunjung ke Thailand.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Diminta Segera Bertindak Hindari Pertumpahan Darah di Myanmar

Sementara diplomasi putaran kedua, Menlu berkunjung ke China dan Jepang, pada pekan lalu.

“Apa yang disampaikan adalah posisi Indonesia, utamanya keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, peralihan demokrasi yang inklusif, karena menjaga prinsip-prinsip dalam piagam ASEAN.”

“Intinya adalah Indonesia ingin mendorong penyelesaian masalah secara inklusif, dialogis dan semangatnya menghindari jatuhnya korban. Ini sebenarnya menjadi semangat Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, upaya diplomasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Presiden RI Joko Widodo yang bersepakat dengan Perdana Menteri Malaysia tentang perlunya pertemuan khusus para menlu ASEAN guna membahas penyelesaian krisis politik di Myanmar, pasca kudeta militer 1 Februari 2021.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Umumkan Gencatan Senjata tapi Tidak untuk Demonstran Anti Kudeta

Namun, dalam perjalannya, kata dia, tindakan kekerasan sudah dilakukan dan ada jatuhnya korban jiwa.

Meskipun demikian Indonesia masih terus melakukan aneka pendekatan untuk bisa mencari dan menyelesaikan krisis di Myanmar.

Upaya Indonesia yang menginisiasi ASEAN juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Peran ASEAN yang diinisiasi Indonesia itu mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan Press statement dan presidensial statement setelah kudeta dan tindakan kekerasan dilakukan kepada warga sipil.