Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - LINE akan mempertanggungjawabkan kasus kebocoran data penggunanya secara tertulis kepada pemerintah Jepang pada 19 April mendatang.

"Menanggapi masalah ini, LINE akan melaporkan perincian masalah dan langkah-langkah keamanan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi pada tanggal 19 April dan perusahaan induk Z Holdings juga sedang melakukan penyelidikan terperinci oleh komite ahli," ungkap sumber Tribunnews.com, Kamis (15/4/2021).

Seperti diketahui, LINE melaporkan bahwa datanya bocor diakses 32 kali oleh China.

LINE menjelaskan bahwa penjelasan dan pertimbangan kepada pengguna tidak mencukupi, tetapi untuk detail seperti status pemanfaatan sistem reservasi vaksin oleh pemerintah daerah saat ini.

"Berfokus pada item yang disurvei oleh Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, kami dalam posisi untuk diverifikasi oleh pihak ketiga, jadi kami tidak akan menjawab," tambahnya.

"LINE merupakan infrastruktur penting yang telah digunakan oleh banyak orang dan juga digunakan oleh kementerian dan pemerintah daerah, dan meskipun merupakan layanan swasta, LINE merupakan infrastruktur penting yang telah digunakan oleh banyak orang merupakan bagian dari strategi keamanan siber nasional," ungkap Yoichiro Itakura, seorang pengacara yang akrab dengan masalah perlindungan informasi pribadi.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, Relay Obor Olimpiade di Okinawa Jepang tak Berlangsung di Jalan Utama

Menurut Itakura, masyarakat Jepang harus dianggap sebagai target untuk dilindungi dari serangan dan intelijen asing.

"Saat ini setiap pemerintah daerah secara individu memutuskan penanganan informasi pribadi dalam layanan pemerintah daerah menggunakan LINE sesuai dengan masing-masing peraturan perlindungan informasi pribadi."

"Namun, terkait layanan pemerintah daerah yang menggunakan LINE, menurut saya pemerintah pusat harus memberikan pedoman tertentu terkait penanganan informasi pribadi di setiap bidang," lanjut Itakura.

Sebelumnya diberitakan, informasi pribadi LINE, sebuah aplikasi komunikasi utama, ternyata dapat diakses oleh kontraktor China tanpa penjelasan yang memadai.

"Kami akan mempertimbangkan perbaikan untuk menjelaskan penanganan informasi pribadi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pengguna," ungkap LINE secara resmi Rabu (17/3/2021).

Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi menetapkan bahwa persetujuan pengguna harus diperoleh saat transfer informasi pribadi ke negara asing diperlukan, dan perusahaan induk Z Holdings memiliki kebijakan untuk memperbaikinya karena penjelasannya tidak memadai.

Baca juga: Jepang Hentikan Sementara Penggunaan Aplikasi LINE untuk Awasi Pendatang yang Baru Tiba di Bandara

Menurut LINE, manajemen sistem aplikasi dialihkan ke perusahaan China, tetapi sejak 2018, insinyur China telah menyimpan nama pengguna, nomor telepon, dan alamat email di server di Jepang.