TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Pemerintahan bayangan Myanmar  mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengundangnya dalam pembicaraan di Jakarta, pada minggu depan.

Seperti dilansir Reuters, Senin (19/4/2021), pemerintah bayangan juga meminta para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara tidak mengakui rezim junta militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari lalu.

Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan pada hari Jumat pekan lalu, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) termasuk di dalamnya Suu Kyi dan para pemimpin aksi protes anti-kudeta dan etnis minoritas.

NUG telah menyerukan pengakuan internasional sebagai otoritas yang sah, dan meminta ikut diundang hadir dalam pertemuan ASEAN di Jakarta.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Dikabarkan akan Hadiri KTT ASEAN Jakarta, Tuai Kritikan dari Aktivis

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan hadir dalam pertemuan khusus Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 24 April di Jakarta.

Itu akan menjadi perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak kudeta militer yang mengusir pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Ajakan Min Aung Hlaing untuk pertemuan 10 negara ASEAN telah menarik cemoohan dari para aktivis yang telah mendesak para pemimpin asing untuk tidak secara resmi mengakui junta.

Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri untuk paralel "pemerintah persatuan nasional" - dibentuk pada hari Jumat oleh anggota parlemen yang digulingkan sebagian besar dari partai Aung San Suu Kyi, serta politisi etnis-minoritas - mengatakan ASEAN belum menjangkau mereka.

"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada kantor berita Burma Voice of America.

"Sangat penting bahwa dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati."

Baca juga: BREAKING NEWS: Wartawan Jepang Yuki Kitazumi Ditangkap Militer Myanmar

Militer Myanmar telah bergerak untuk meredam aksi protes massa terhadap pemerintahannya.

Sejauh ini aksi brutal dan kekerasan aparat keamanan sudah menewaskan sedikitnya 730 orang, menurut kelompok pemantau lokal.

Kerusuhan berlanjut di seluruh negeri pada hari Minggu, dengan para demonstran unjuk rasa di Mandalay, Meiktila, Magway dan Myingyan, menunjukkan dukungan untuk pemerintah persatuan nasional.

Di Palaw, demonstran membawa spanduk bertuliskan: "Diktator militer tidak boleh diizinkan untuk memerintah. Kediktatoran akan dicabut. Dukung pemerintah persatuan nasional."

Baca juga: Dapat Amnesti Tahun Baru, Junta Militer Myanmar Bebaskan 23.184 Tahanan