TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mendesak negara-negara Asia Tenggara tidak boleh mengabaikan gejolak di Myanmar dan menganggapnya sebagai masalah internal negara itu.

Asosiasi 10 anggota Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berusaha menemukan jalan keluar untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Pemimpin Junta militer Myanmar Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT ASEAN di Indonesia pada 24 April.

"ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini sangat tragis  sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal," kata Ban, mantan menteri luar negeri Korea Selatan yang sekarang menjadi anggota kelompok pemimpin global The Elders, seperti dilansir Reuters dan USNews, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Ingin Diundang Dalam Pertemuan ASEAN di Jakarta

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, 737 orang telah dibunuh aparat keamanan sejak kudeta dan 3.229 orang masih dalam tahanan.

"Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan Piagam ASEAN," katanya.

 "Tindakan-tindakan ini adalah pelanggaran hukum internasional yang nyata dan merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan."

Baca juga: Pemerintah Jepang Minta Pemerintah Myanmar Melepas Segera Wartawannya

Ia juga mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar untuk mencegah peningkatan kekerasan pasca-kudeta.

"Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya percaya sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan kekuatannya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan," kata Ban, sekretaris jenderal PBB dari 2007 hingga 2016, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berkomunikasi dengan militer sejak kudeta itu mengusir pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Baca juga: Dapat Amnesti Tahun Baru, Junta Militer Myanmar Bebaskan 23.184 Tahanan  

Namun hingga saat ini junta militer masih tidak mengizinkannya untuk mengunjungi Myanmar.

“Guterres sangat aktif terlibat di Myanmar dan telah lama terlibat," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Ia menambahkan: " Kita semua ingin melihat akhir dari kekerasan."

Ban juga mendesak Dewan Keamanan untuk bergerak melampaui sekedar memgeluarkan pernyataan dengan mengambil tindakan kolektif. Namun, beberapa diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan akan mencegah tindakan yang lebih kuat.(USNews/Reuters)