Uni Eropa Jatuhkan Sanksi pada 10 Pejabat Junta Myanmar dan Dua Perusahaan yang Dikendalikan Militer
Uni Eropa mengumumkan penjatuhan sanksi pada 10 pejabat dan dua konglomerat serta perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh militer.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Tiara Shelavie
Sebelumnya, Uni Eropa telah mengirimkan pesan ke Junta yang mengatakan bahwa melanjutkan pemerintahan yang sekarang hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut.
"Melanjutkan jalan yang sekarang hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut dan tidak akan pernah memberikan legitimasi apapun," tulis Uni Eropa untuk Junta.
Menurut Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, langkah yang diambil Uni Eropa akan berujung kebuntuan pada Junta.
Untuk itu, lanjut Heiko Maas, pihaknya akan terus meningkatkan tekanan untuk membawa Junta ke meja perundingan.
"Itulah sebabnya kami meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan," ujar Heiko Maas.
Sanksi dari Amerika Serikat dan Inggris
Sebelum Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada pejabat Junta dan dua perusahaan, Amerika Serikat dan Inggris telah melakukannya.
Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi pada MEC dan MEHL, yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen.
Washington juga telah memukul mundur perusahaan permata negara Myanmar.
Baca juga: Jepang Minta Junta Militer Myanmar Bebaskan Jurnalis Yuki Kitazumi yang Ditahan
Untuk diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Kudeta tersebut telah memicu pemberontakan besar-besaran yang ingin ditumpas oleh Junta menggunakan kekuatan mematikan.
Militer telah meningkatkan upaya untuk menghancurkan perbedaan pendapat setelah demonstrasi massa.
Sedikitnya 737 warga sipil tewas dibunuh oleh pasukan keamanan, dan pers semakin diserang oleh pihak yang dipimpin Min Aung Hlaing itu.
Pemimpin Junta Militer Myanmar Dikabarkan akan Hadiri KTT ASEAN Jakarta