Uni Eropa Jatuhkan Sanksi pada 10 Pejabat Junta Myanmar dan Dua Perusahaan yang Dikendalikan Militer

Adapun pemimpin Junta Min Aung Hlaing dikabarkan akan bergabung sebagai wakil dari Myanmar.

Jika benar demikian, maka pertemuan tertinggi antara pemimpin negara anggota ASEAN itu menjadi perjalanan resmi pertama Min Aung Hlaing sejak menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Dapat Amnesti Tahun Baru, Junta Militer Myanmar Bebaskan 23.184 Tahanan  

Sementara itu, kabar hadirnya Min Aung Hlaing di KTT ASEAN telah menuai cemoohan dari para aktivis.

Para aktivis kemudian meminta para pemimpin anggota ASEAN untuk tidak mengakui Junta secara resmi.

Pada Jumat (16/4/2021) penentang Junta meliputi anggota parlemen yang digulingkan, yang sebagian besar dari partai Aung San Suu Kyu dan politisi etnis-minoritas, membentuk Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG).

Wakil Menteri Luar Negeri dari NUG Moe Zaw Oo mengatakan, ASEAN belum menghubungi mereka mengenai pertemuan di Jakarta.

Jika KTT ASEAN, lanjut Moe Zaw Oo, ingin membantu menyelesaikan situasi di Myanmar, maka mereka harus mengundang NUG.

Sebab, NUG adalah organisasi yang didukung oleh rakyat Myanmar dan memiliki legitimasi penuh.

"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw Oo dikutip dari Channel News Asia.

Moe Zaw Oo menegaskan, Junta tidak perlu diakui dan harus ditangani dengan hati-hati.

"Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," tegasnya.

Berita lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)