Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Uni Eropa Jatuhkan Sanksi pada 10 Pejabat Junta Myanmar dan Dua Perusahaan yang Dikendalikan Militer

Uni Eropa mengumumkan penjatuhan sanksi pada 10 pejabat dan dua konglomerat serta perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh militer.

Penulis: Rica Agustina
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Uni Eropa Jatuhkan Sanksi pada 10 Pejabat Junta Myanmar dan Dua Perusahaan yang Dikendalikan Militer
AFP
Ujuk rasa antikudeta militer Myanmar - Uni Eropa mengumumkan penjatuhan sanksi pada 10 pejabat dan dua konglomerat serta perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh militer. 

Junta Myanmar pada Minggu (18/4/2021), mendesak para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk memberikan kursi pada pihaknya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

KTT ASEAN yang digelar pada Sabtu (24/4/2021) mendatang, direncanakan akan membahas tentang krisis yang terjadi di Myanmar.

Adapun pemimpin Junta Min Aung Hlaing dikabarkan akan bergabung sebagai wakil dari Myanmar.

Jika benar demikian, maka pertemuan tertinggi antara pemimpin negara anggota ASEAN itu menjadi perjalanan resmi pertama Min Aung Hlaing sejak menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Dapat Amnesti Tahun Baru, Junta Militer Myanmar Bebaskan 23.184 Tahanan  

Sementara itu, kabar hadirnya Min Aung Hlaing di KTT ASEAN telah menuai cemoohan dari para aktivis.

Para aktivis kemudian meminta para pemimpin anggota ASEAN untuk tidak mengakui Junta secara resmi.

Pada Jumat (16/4/2021) penentang Junta meliputi anggota parlemen yang digulingkan, yang sebagian besar dari partai Aung San Suu Kyu dan politisi etnis-minoritas, membentuk Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG).

BERITA REKOMENDASI

Wakil Menteri Luar Negeri dari NUG Moe Zaw Oo mengatakan, ASEAN belum menghubungi mereka mengenai pertemuan di Jakarta.

Jika KTT ASEAN, lanjut Moe Zaw Oo, ingin membantu menyelesaikan situasi di Myanmar, maka mereka harus mengundang NUG.

Sebab, NUG adalah organisasi yang didukung oleh rakyat Myanmar dan memiliki legitimasi penuh.

"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw Oo dikutip dari Channel News Asia.

Moe Zaw Oo menegaskan, Junta tidak perlu diakui dan harus ditangani dengan hati-hati.


"Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," tegasnya.

Berita lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas