KTT ASEAN Bahas Krisis Myanmar di Tengah Uni Eropa Perluas Sanksi Kepada Junta Militer
Negara-negara Asia Tenggara akan membahas krisis di Myanmar pada pertemuan puncak di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021).
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Negara-negara Asia Tenggara akan membahas krisis di Myanmar pada pertemuan puncak di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021).
Beberapa negara memilih untuk mengirim menteri daripada kepala pemerintahan.
Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berjumlah 10 orang telah berusaha membimbing Myanmar, untuk mencari solusi dari kekacauan berdarah yang dipicu oleh penggulingan militer pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Tetapi prinsip-prinsip konsensus dan non-gangguan ASEAN telah membatasi kemampuan organisasi Asia Tenggara itu untuk mengatasi pandangan berbeda tentang cara menanggapi pembunuhan yang dilakukan militer terhadap ratusan warga sipil.
Baca juga: Jelang KTT Bahas Myanmar, 10 Menlu ASEAN Akan Gelar Pertemuan Jumat Besok
Seperti dilansir Reuters, Rabu (21/4/2021), media lokal mengatakan setidaknya enam penduduk desa telah tewas pada hari Selasa (20/4/2021), oleh aparat keamanan junta.
Setelah sekretariat ASEAN mengumumkan pertemuan puncak, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia akan diwakili oleh wakilnya, Don Pramudwinai, yang juga Menteri Luar Negeri.
"Beberapa negara lain juga akan mengirim menteri luar negeri mereka," kata Prayuth, mantan kepala tentara yang memimpin kudeta di Thailand pada 2014, kepada wartawan.
Baca juga: PM Thailand Akan Absen dalam KTT ASEAN di Jakarta yang Bahas Krisis Myanmar
Seorang pejabat pemerintah Thailand mengatakan pada hari Sabtu pekan lalu, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing akan hadir ke Jakarta, meskipun pemerintah Myanmar belum berkomentar.
Namun, pada periode pemerintahan militer sebelumnya, Myanmar biasanya telah diwakili pada pertemuan regional oleh perdana menteri atau menteri luar negeri.
Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura semuanya telah berusaha memberikan tekanan pada junta.
Thailand, tetangga Myanmar, telah mengatakan "sangat prihatin" tentang peningkatan pertumpahan darah, tetapi ikatan militer yang dekat dan ketakutan akan banjir pengungsi membuat mereka ttidak mungkin melangkah lebih jauh.
Baca juga: Eks Sekjen PBB Desak ASEAN Segera Bersikap Atas Gejolak di Myanmar
Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan perdana menterinya, Muhyiddin Yassin, akan menghadiri pertemuan itu.
"Kami berharap dengan datang diskusi di Jakarta, Myanmar akan setuju untuk menerima perwakilan dari ASEAN atau sekretariat ASEAN di Jakarta untuk mengamati dan membantu Myanmar kembali normal," katanya kepada wartawan.
SEDIKIT KESEDIAAN
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), 738 orang telah tewas oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta.
Setidaknya enam penduduk desa terbunuh oleh militer pada hari Selasa di Yinmarpin, wilayah Sagaing utara, kata Monywa Gazette.
Militer Myanmar telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat dengan tetangganya dan tidak ada tanda-tanda ingin berbicara dengan anggota pemerintah itu digulingkan, menuduh beberapa dari mereka berkhianat, yang dihukum mati.
Baca juga: Lagi, Uni Eropa Jatuhkan Sanksi kepada 10 Pejabat Junta Myanmar dan 2 Perusahaan
Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi pada hari Jumat mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG).
Ini secara nyata termasuk di dalamnya Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes pro-demokrasi dan etnis minoritas.
NUG mengatakan mereka adalah otoritas yang sah dan telah meminta pengakuan internasional dan undangan pertemuan ASEAN menggantikan pemimpin junta.(Reuters/AFP/Channel News Asia)