Sebelum hotel diserbu pada Jumat, sebuah kelompok bersenjata di Tripoli mengatakan di media sosial mereka membahas pernyataan al-Mangoush, dan kemudian meminta GNU untuk secara resmi menolak Haftar.

Gencatan senjata Oktober menciptakan pemerintahan gabungan, yang dipimpin Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah dan dewan kepresidenan, sebagai bagian peta jalan PBB untuk pemilihan Desember.

Pada Maret, Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan semua pasukan asing dan tentara bayaran, yang diperkirakan berjumlah 20.000 orang.

Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah diktator lama Muammar Gaddafi digulingkan dan dibunuh dalam pemberontakan yang didukung NATO pada 2011.

Pemerintah persatuan sementara akhirnya terbentuk pada Maret, menggantikan pemerintahan saingan di timur dan barat, dan bertujuan untuk memimpin Libya ke pemilihan umum.

Kepala pemerintah persatuan Libya mengatakan kepada Al Jazeera, dia berharap ribuan tentara bayaran asing akan segera mundur dari negara itu.

Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Dbeibah mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Arabic, setelah diskusi dengan beberapa negara, terdapat tanda-tanda harapan kelompok bersenjata asing akan meninggalkan Libya.

Kehadiran sekitar 20.000 pejuang asing dan tentara bayaran di wilayah Libya dipandang sebagai ancaman bagi transisi yang didukung PBB yang mengarah ke pemilihan 24 Desember.

Dbeibah menambahkan, meskipun 80 persen institusi negara telah bersatu, institusi militer tetap terpecah.

Namun ia menambahkan Komisi Militer Gabungan 5 + 5 sedang bekerja untuk mempersatukan militer.

Komisi tersebut terdiri dari lima perwira militer senior dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli dan lima dari saingannya, Tentara Nasional Libya (LNA).

Dbeibah mengatakan pemerintah persatuannya tidak mengoordinasikan masalah dengan Haftar.(Tribunnews/com/Aljazeera/xna)