TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Sekelompok perwira militer Prancis yang aktif telah menerbitkan surat terbuka baru kepada Presiden Emmanuel Macron.

Mereka memperingatkannya tentang potensi perang saudara di negara itu, setelah semua konsesi yang dibuat Macron terhadap apa yang mereka sebut ekstrimisme Islam.

Surat itu, yang diterbitkan di majalah konservatif Valeurs Actuelles Minggu (8/5/2021) malam, memiliki nada yang mirip dengan pesan yang diterbitkan media yang sama bulan lalu.

Berbeda dengan yang sebelumnya, yang ditandatangani 25 pensiunan jenderal dan tentara aktif, surat baru tersebut anonim dan terbuka untuk ditandatangani masyarakat umum.

Pada Senin (10/5/2021) siang, dikutip Russia Today, petisi itu telah menarik lebih dari 100.000 tanda tangan warga.

Baca juga: Charlie Hebdo: 14 orang dinyatakan bersalah dalam serangan teror Paris 2015

Penulis surat itu menggambarkan diri mereka sebagai tentara Prancis yang bertugas aktif, termasuk generasi muda militer yang menyaksikan pertempuran nyata selama beberapa tahun terakhir.

"Kami adalah apa yang oleh surat kabar disebut generasi api. Pria dan wanita, tentara aktif, dari semua tentara dan dari semua pangkat, dari semua pendapat, kita semua mencintai negara kita,” tulis mereka.

“Meskipun kita tidak dapat, menurut hukum, mengekspresikan diri kita dengan wajah terbuka, itu adalah sama tidak mungkinnya bagi kami untuk tetap diam," lanjut mereka.

Surat itu menuduh Presiden Macron membuat konsesi untuk ekstrimisme Islamis di tanah Prancis.

Sementara militer negara itu telah menumpahkan darahnya untuk melawannya di Afghanistan, Mali, Republik Afrika Tengah atau di tempat lain.

Para penulis juga telah mengindikasikan setidaknya beberapa dari mereka telah mengambil bagian dalam Operasi Sentinelle, yang diluncurkan setelah serangan teroris Charlie Hebdo 2015.

Untuk komunitas seperti itu, menurut surat pernyataan itu, Prancis tidak berarti apa-apa selain objek sarkasme, penghinaan atau bahkan kebencian.

Seperti surat sebelumnya, surat baru ini memperingatkan otoritas republik tentang perang saudara di masa datang, dan keberadaan Prancis yang dipertaruhkan.

"Sekali lagi, perang saudara sedang terjadi di Prancis dan Anda sangat mengetahuinya," bunyi surat itu.

Kami tidak berbicara tentang memperpanjang mandat Anda atau menaklukkan orang lain. Kami berbicara tentang kelangsungan hidup negara kami, kelangsungan hidup negara Anda,” lanjut mereka.

Para penulis surat tersebut juga telah menyuarakan dukungan kuat kepada para penandatangan surat yang pertama dan dengan keras mengkritik tanggapan pemerintah terhadap surat tersebut.

"Untuk mendorong perwira senior militer agar mengambil sikap dan mengekspos diri mereka sendiri, sebelum dengan marah memberi sanksi kepada mereka segera setelah mereka menulis apa pun selain laporan pertempuran, seseorang pasti sangat jahat," bunyi surat itu.

Surat pertama, yang diterbitkan pada 21 April - pada peringatan 60 tahun kudeta yang gagal terhadap Jenderal Charles de Gaulle atas dukungannya untuk mendukung kemerdekaan Aljazair - menyebabkan keributan di antara para pejabat tinggi Prancis.

Perdana Menteri Jean Castex mencap pesan itu sebuah inisiatif melawan semua prinsip republik kami, kehormatan dan kewajiban tentara.

Sementara militer berjanji untuk menghukum para penandatanganan surat yang masih aktif berdinas di kemiliteran.

Fakta lain, lebih dari setengah rakyat Prancis mendukung peringatan para pensiunan jenderal yang memperingatkan, Prancis sedang menuju perang saudara.

Jajak pendapat baru menunjukkan 58 persen orang Prancis mendukung seruan untuk saling menghormati.

Meskipun Perdana Menteri Jean Castex mengutuk surat kepada Presiden Emmanuel Macron minggu ini dan para penandatangan sekarang menghadapi sanksi disipliner, jajak pendapat TV LCI yang dilakukan oleh Harris Interactive menunjukkan orang Prancis mendukung sikap 20 pensiunan jenderal.

Survei majalah Valeurs Actuelles, 73 persen penduduk Prancis setuju penilaian bahwa negara itu telah hancur, dan 84 persen setuju kekerasan meningkat dalam masyarakat Prancis.

Para penandatangan petisi menambahkan Presiden Macron akan bertanggung jawab atas ribuan kematian jika dia menunda-nunda kebijakan menyelamatkan negaranya.

Perkembangan lain terkait aksi protes anggota militer ke Presiden, sebanyak 18 prajurit Prancis yang terlibat akan diseret ke pengadilan militer.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, Jenderal Francois Lecointre menjelaskan fakta baru itu. Menurutnya, setiap tentara dan perwira yang diidentifikasi akan menghadap dewan militer yang lebih tinggi.

“Semua dari mereka akan dikenakan sanksi disiplin, dengan yang lebih keras disediakan untuk pangkat paling senior,” tambahLecointre.

“Saya percaya semakin tinggi tanggung jawab, semakin kuat kewajiban netralitas…,” kata jenderal itu

Ia juga mengatakan mereka di antara jenderal semi-pensiunan yang menandatangani surat kontroversial tersebut berpotensi dipaksa meninggalkan dinas militer dan pensiun penuh.

“Para jenderal ini masing-masing akan menghadap pengadilan militer yang lebih tinggi. Setelah prosedur ini, Presiden Republik yang akan menandatangani keputusan tentang pengunduran diri (mereka),” kata Lecointre.(Tribunnews.com/RussiaToday/xna)