Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PM Jepang Pastikan Vaksinasi Lansia Selesai Akhir Juli 2021

Pemerintah, menurut PM Suga, akan melakukan segala upaya untuk mendukung pemerintah daerah sehingga bisa berakhir valksinasi lansia akhir Juli 2021.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in PM Jepang Pastikan Vaksinasi Lansia Selesai Akhir Juli 2021
Foto NHK
Pertemuan PM Jepang Yoshihide Suga dengan pimpinan partai berkuasa seperti Komeito Selasa (11/5/2021) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Mengenai vaksinasi virus corona baru, khususnya bagi lansia, Perdana Menteri Yoshihide  Suga menekankan pada pertemuan penghubung partai yang berkuasa dengan pemerintah bahwa dia akan mendukung pemerintah daerah dengan segala cara untuk mengakhiri vaksinasi semua lansia yang diinginkan dengan mempertimbangkan akhir Juli 2021 telah selesai.

"Saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin dalam vaksinasi, yang merupakan faktor penentu untuk tindakan pencegahan. Dengan mengingat akhir Juli 2021 para lansia telah selesai divaksinasi nantinya," tekan PM Suga Selasa (11/5/2021).

Pemerintah, menurut PM Suga, akan melakukan segala upaya untuk mendukung pemerintah daerah sehingga bisa berakhir valksinasi lansia akhir Juli 2021.

Selain vaksinasi yang telah dilakukan mei ini di kotamadya dengan inokulasi prospek untuk orang tua, termasuk orang-orang dengan penyakit yang mendasari, pihak pemerintah akan merespon secara fleksibel sehingga   banyak dari vaksinasi dilakukan dan segera maju dnegan  inokulasi untuk umum publik nantinya.

Di sisi lain, terkait "Honebuto no Hoshi" tahun ini, Perdana Menteri Suga mengatakan, "Melihat pasca-corona, kami ingin menciptakan ekonomi yang kuat seperti hijau, digital, dan peningkatan pendapatan daerah, serta menjawab panjang isu-isu yang ada seperti tindakan terhadap penurunan angka kelahiran."

PM Suga juga mengungkapkan gagasan untuk mempercepat pekerjaan perumusan hal-hal tersebut di atas.

Berita Rekomendasi

Honebuto no Hoshi sekarang disebut sebagai kebijakan dasar manajemen dan reformasi ekonomi dan keuangan, dan asalnya adalah keuangan ekonomi untuk implementasi yang mantap dari "reformasi struktural tanpa perlindungan" di Kabinet Koizumi.

Hal itu adalah kerangka dasar dari kebijakan, yang dulu diselesaikan oleh dewan penasehat yang ditunjuk oleh politik Perdana Menteri, menyiapkan pernyataan umum sebagai "kebijakan dasar", meminta setiap kementerian (menteri) membuat pernyataan umum, dan meminta setiap kementerian (menteri) membuat presentasi di dewan penasehat, menyerahkan proses implementasi setiap komentar sebagai bagan proses, dan secara teratur   membiarkan mereka melaporkan kemajuan, mereka mengatur kemajuan implementasi kebijakan.

Honebuto no Hoshi adalah istilah yang digunakan dalam "Kebijakan Dasar tentang Manajemen Ekonomi dan Fiskal dan Reformasi Struktural Kebijakan Ekonomi dan Sosial" dilaporkan pada bulan Juni 2001, tetapi bahkan setelah pengunduran diri Perdana Menteri Koizumi, "Kebijakan Honebuto no Hoshi "  disebut  sebagai   kelangsungan kebijakan yang tersebut di atas.

Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif dengan melalui zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas