PM Jepang Pastikan Vaksinasi Lansia Selesai Akhir Juli 2021
Pemerintah, menurut PM Suga, akan melakukan segala upaya untuk mendukung pemerintah daerah sehingga bisa berakhir valksinasi lansia akhir Juli 2021.
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mengenai vaksinasi virus corona baru, khususnya bagi lansia, Perdana Menteri Yoshihide Suga menekankan pada pertemuan penghubung partai yang berkuasa dengan pemerintah bahwa dia akan mendukung pemerintah daerah dengan segala cara untuk mengakhiri vaksinasi semua lansia yang diinginkan dengan mempertimbangkan akhir Juli 2021 telah selesai.
"Saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin dalam vaksinasi, yang merupakan faktor penentu untuk tindakan pencegahan. Dengan mengingat akhir Juli 2021 para lansia telah selesai divaksinasi nantinya," tekan PM Suga Selasa (11/5/2021).
Pemerintah, menurut PM Suga, akan melakukan segala upaya untuk mendukung pemerintah daerah sehingga bisa berakhir valksinasi lansia akhir Juli 2021.
Selain vaksinasi yang telah dilakukan mei ini di kotamadya dengan inokulasi prospek untuk orang tua, termasuk orang-orang dengan penyakit yang mendasari, pihak pemerintah akan merespon secara fleksibel sehingga banyak dari vaksinasi dilakukan dan segera maju dnegan inokulasi untuk umum publik nantinya.
Di sisi lain, terkait "Honebuto no Hoshi" tahun ini, Perdana Menteri Suga mengatakan, "Melihat pasca-corona, kami ingin menciptakan ekonomi yang kuat seperti hijau, digital, dan peningkatan pendapatan daerah, serta menjawab panjang isu-isu yang ada seperti tindakan terhadap penurunan angka kelahiran."
PM Suga juga mengungkapkan gagasan untuk mempercepat pekerjaan perumusan hal-hal tersebut di atas.
Honebuto no Hoshi sekarang disebut sebagai kebijakan dasar manajemen dan reformasi ekonomi dan keuangan, dan asalnya adalah keuangan ekonomi untuk implementasi yang mantap dari "reformasi struktural tanpa perlindungan" di Kabinet Koizumi.
Hal itu adalah kerangka dasar dari kebijakan, yang dulu diselesaikan oleh dewan penasehat yang ditunjuk oleh politik Perdana Menteri, menyiapkan pernyataan umum sebagai "kebijakan dasar", meminta setiap kementerian (menteri) membuat pernyataan umum, dan meminta setiap kementerian (menteri) membuat presentasi di dewan penasehat, menyerahkan proses implementasi setiap komentar sebagai bagan proses, dan secara teratur membiarkan mereka melaporkan kemajuan, mereka mengatur kemajuan implementasi kebijakan.
Honebuto no Hoshi adalah istilah yang digunakan dalam "Kebijakan Dasar tentang Manajemen Ekonomi dan Fiskal dan Reformasi Struktural Kebijakan Ekonomi dan Sosial" dilaporkan pada bulan Juni 2001, tetapi bahkan setelah pengunduran diri Perdana Menteri Koizumi, "Kebijakan Honebuto no Hoshi " disebut sebagai kelangsungan kebijakan yang tersebut di atas.
Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif dengan melalui zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.