Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Keterlambatan Wakil Menteri Kesehatan Jepang Hadiri Rapat Parlemen Dianggap Sebagai Sabotase

RUU medis yang seharusnya disahkan jadi tertunda dan Junko Mihara dianggap melakukan sabotase oleh oposisi Jepang.

Keterlambatan Wakil Menteri Kesehatan Jepang Hadiri Rapat Parlemen Dianggap Sebagai Sabotase
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Junko Mihara (56),Wakil menteri Kesehatan Jepang di Kantor PM Jepang. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Junko Mihara, Wakil Menteri Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang terlambat 30 menit menghadiri rapat parlemen Jepang 12 Mei lalu.

Akibatnya RUU medis yang seharusnya disahkan jadi tertunda dan Junko Mihara dianggap melakukan sabotase oleh oposisi Jepang.

"Saya ingin menunjukkan bahwa melakukan sabotase seperti ini, datang terlambat, adalah tindakan mematikan," ungkap Shoji Namba dari oposisi Partai Demokrat Konstitusional.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Komite Dewan berencana untuk mengesahkan RUU untuk mengubah Undang-Undang Perawatan Medis untuk mempromosikan reformasi baru gaya kerja untuk dokter.

Rapat komite parlemen berhenti sekitar lima jam gara-gara keterlambatan wakil menteri 30 menit tersebut dan akhirnya akan dilanjutkan Jumat (14/5/2021) sore.

Baca juga: Yuki Kitazumi, Wartawan Jepang yang Ditahan Otoritas Myanmar Segera Dibebaskan

Wakil Menteri Mihara mengatakan bahwa dia "sangat menyesal", tetapi karena efek ini, amandemen undang-undang, yang dijadwalkan dapat diimplementasikan pada tanggal 14 Mei untuk menambah beban biaya pengobatan bagi orang-orang yang berusia 75 tahun ke atas, akhirnya tertunda.

Politisi Renho (53), dari Partai Demokrat Konstitusional, memberontak dengan kata-kata keras.

"Ini adalah situasi yang tidak biasa bahwa Wakil Menteri Junko Mihara tidak datang ke komite parlemen sehingga telah berhenti karena RUU tidak dapat dibahas," kata dia.

Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan mengatakan bahwa mereka tidak memahami alasan kedatangan Mihara yang terlambat dan meminta penjelasan dari kantor pemerintah dan Partai Demokrat Liberal.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas