Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Oposisi Jepang Minta Diet Ungkap Video Saat Wanita Sri Lanka Meninggal di Dalam Tahanan

Partai oposisi telah mengajukan resolusi untuk memberhentikan Ketua Komite Hukum DPR Hiroshi Moriyama untuk mencegah pemungutan suara.

Oposisi Jepang Minta Diet Ungkap Video Saat Wanita Sri Lanka Meninggal di Dalam Tahanan
Istimewa
Wishma Sandamali (33), wanita Sri Lanka yang meninggal di tahanan imigrasi Jepang Nagoya 6 Maret 2021. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Amandemen Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengungsian, umumnya disetujui minggu lalu dalam pembicaraan amandemen antara pihak yang berkuasa dan pihak oposisi.

Namun oposisi Jepang minta pengungkapan video yang menunjukkan situasi di dalam fasilitas tahanan seorang wanita Sri Lanka yang meninggal 6 Maret 2021 di Nagoya.

Partai oposisi telah mengajukan resolusi untuk memberhentikan Ketua Komite Hukum DPR Hiroshi Moriyama untuk mencegah pemungutan suara.

Dalam keadaan ini, Partai Demokrat Konstitusional, Partai Komunis, dan Partai Demokrat untuk Komite Penanggulangan Parlemen Rakyat bertemu pada Selasa (18/5/2021) pagi untuk menanggapi persetujuan amandemen kecuali jika video tersebut diungkapkan kepada keluarga yang berduka, Wishma Sandamali (33).

Keluarga dan kelompok Sandamali yang mendukungnya juga menuntut jawaban atas kematiannya karena perbedaan telah muncul antara catatan medisnya dan penjelasan yang diberikan oleh petugas fasilitas penahanan Nagoya.

Setelah itu, sekretaris jenderal kedua partai dijadwalkan bertemu, dan partai oposisi berkoordinasi mencabut resolusi untuk memberhentikan ketua panitia bidang hukum yang sudah diserahkan ke DPR.

Wishma  Sandamali (33), wanita Sri Lanka yang meninggal di tahanan imigrasi Jepang Nagoya 6 Maret 2021.
Wishma Sandamali (33), wanita Sri Lanka yang meninggal di tahanan imigrasi Jepang Nagoya 6 Maret 2021. (Istimewa)

"Kita harus membuat keputusan berat untuk menormalkan Diet. Usulan untuk memberhentikan ketua berarti bahwa Diet belum dinormalisasi. Sangat disayangkan bahwa kita harus mengambil keputusan berat untuk menormalkan Diet, terutama mengenai penanganan amandemen Kontrol Imigrasi dan Hukum Pengungsi yang baru," ungkap Moriyama.

Ketua Majelis Nasional Partai Demokrat Konstitusional, Jun Azumi, mengatakan kepada wartawan, "Saya pikir tidak apa-apa menilai bahwa amandemen telah ditinggalkan. Jika keputusan partai yang berkuasa sejalan dengan niat kami, saya akan sangat menghargainya. Kalau terjadi demikian kita akan mempertimbangkan untuk mencabut resolusi untuk memberhentikan ketua Komite Urusan Hukum DPR."

Permintaan mengungkap video tersebut karena Kementerian Kehakiman telah menolak berulang kali tuntutan masa lalu untuk merilis video saat Sandamali berada di fasilitas tersebut.

"Kami tidak bisa mengikuti pemungutan suara pada undang-undang dalam keadaan seperti itu," kata Azumi.

Profesor Abe Kohki dari Universitas Meiji Gakuin, seorang ahli hukum internasional, mengatakan akan sulit untuk mendamaikan pandangan PBB dan pemerintah Jepang selama prioritas Tokyo tetap menjaga ketat perbatasan nasional.

Baca juga: Tingkat Tawaran Pekerjaan di Jepang untuk Mahasiswa 96 Persen

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas