TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Indonesia lewat Menteri luar negeri (Menlu RI) Retno Marsudi mendesak PBB  segera  menghentikan kekerasan di Palestina.

Hal ini disampaikan Retno dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/5/2021)

Di depan negara anggota PBB, Menlu Retno menyampaikan bahwa kehadirannya di Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan.

Kehadirannya demi keadilan masyarakat Palestina dan untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak. 

“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata," kata Retno.

Baca juga: Setelah 11 Hari Perang Gaza, Israel dan Hamas Akhirnya Setuju Gencatan Senjata

Indonesia menyerukan tiga langkah yang harus dilakukan PBB untuk menghentikan kekerasan tersebut.

Yakni, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, serta mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara".

Menlu RI juga menyerukan agar segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri dan dunia harus terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan. 

Sebagai penutup, Menlu RI menyerukan seluruh dunia bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel. 

“Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina," kata Menlu RI. 

Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan sidang pertama yang diselenggarakan secara fisik dan dihadiri sejumlah Menteri Luar Negeri sejak pandemi melanda dunia.

Sidang Pleno ke-67 ini membahas mata agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.

Pertemuan tersebut dihadiri 11 pejabat tingkat Menteri (Palestina, Indonesia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Algeria, Tunisia).