TRIBUNNEWS.COM - Kepala komisi pemilihan negara bagian yang ditunjuk militer Myanmar pada Jumat (21/5/2021), mengatakan, lembaganya akan mempertimbangkan untuk membubarkan partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hal itu dilakukan setelah adanya dugaan keterlibatan Partai NLD dalam penipuan Pemilu dan para pemimpinnya diduga melakukan pengkhianatan.

Partai NLD pertama kali berkuasa setelah kemenangan telak pada pemilu 2015 dan memenangkan suara mayoritas lebih besar dalam Pemilu Novermber 2020 lalu.

Setelah menang telak, Aung San Suu Kyi seharusnya memulai masa jabatan kedua pada Februari 2021, ketika militer merebut kekuasaan dalam kudeta, menangkapnya dan puluhan pejabat tinggi pemerintah serta anggota partai.

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengutip kecurangan pemilu sebagai pembenaran untuk kudeta militer, mengatakan ada kecurangan yang mengerikan dalam daftar pemilih.

Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, yang menderita kerugian besar yang tak terduga dalam Pemilu, membuat tuduhan serupa.

Baca juga: Jadi Donatur Utama, Jepang Ancam Bekukan Semua Bantuan ke Myanmar

Baca juga: KPU Pilihan Junta Milter Myanmar Bubarkan Partai Aun San Suu Kyi

Lebih lanjut, pada Jumat (21/5/2021), partai politik dipanggil untuk membahas rencana perubahan dalam sistem pemilihan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Thein Soe mengatakan, penyelidikan pemilihan tahun lalu yang akan segera selesai menunjukkan, Partai NLD dan Aung San Suu Kyi secara ilegal bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan keuntungan pada pemilihan.

"Kami akan menyelidiki dan mempertimbangkan apakah partai tersebut harus dibubarkan, dan apakah pelakunya harus dihukum sebagai pengkhianat," kata Thein Soe dikutip dari Channel News Asia.

Partai NLD yang telah mendukung gerakan massa rakyat melawan pengambilalihan militer, telah menghadapi pelecehan terus-menerus sejak kudeta, dengan anggotanya ditangkap dan kantor-kantor digerebek lalu ditutup.

Junta awalnya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan baru setahun setelah mengambil alih kekuasaan, tetapi kemudian melakukan lindung nilai dan mengatakan penundaan itu bisa sampai dua tahun.

Sebelum dimulainya reformasi demokrasi satu dekade lalu, Myanmar diperintah oleh militer selama 50 tahun.

Partai NLD juga memenangkan pemilu tahun 1990, tetapi militer turun tangan untuk mencegahnya mengambil alih kekuasaan.

Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahannya lainnya sudah menghadapi berbagai tuntutan pidana yang dapat membuat mereka tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya.