TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diprediksi akan segera berakhir.

Kini, politisi sayap kanan Israel Naftali Bennett, yang memiliki enam kursi di parlemen menegaskan akan bergabung dengan koalisi anti-Netanyahu.

Al Jazeera melaporkan, bergabungnya Bennett ke koalisi tersebut dapat memutuskan pemerintahan terlama yang dipimpin Netanyahu di Israel.

"Saya berniat melakukan yang terbaik untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama dengan teman saya, Yair Lapid," kata Bennett, Minggu (30/5/2021).

"Sehingga, bersama-sama kita dapat menyelamatkan negara dari kekacauan dan mengembalikan Israel ke jalurnya," tambahnya.

Baca juga: Era Netanyahu Diperkirakan Segera Berakhir, Koalisi Oposisi Segera Terbentuk

Baca juga: Panggilan Telepon Keempat Biden dan Netanyahu, Bahas Jalan Menuju Gencatan Senjata Israel-Palestina

Pengumuman Bennett disebut-sebut merupakan langkah kunci untuk mengakhiri pemerintahan 12 tahun Netanyahu.

Beberapa menit setelah pengumuman Bennett, Netanyahu menyampaikan kecaman dan menyebut rencana itu "berbahaya bagi keamanan Israel".

Dia menuduh Bennett mengkhianati sayap kanan Israel dan mendesak politisi nasionalis yang telah bergabung dalam pembicaraan koalisi untuk tidak mendirikan apa yang dia sebut sebagai "pemerintah kiri".

Baca juga: Massa Pro-Palestina di Washington Minta AS Hentikan Bantuan ke Israel hingga Ancam Lawan Politisi

Bennett mengatakan tidak ada cara yang layak bagi sayap kanan untuk membentuk mayoritas yang memerintah di parlemen.

"Pemerintah seperti ini akan berhasil hanya jika kita bekerja sama sebagai satu kelompok," katanya.

Bennett menambahkan, setiap orang "perlu menunda untuk memenuhi semua impian mereka."

"Kami akan fokus pada apa yang bisa dilakukan, daripada berjuang sepanjang hari pada apa yang tidak mungkin."

Baca juga: Ribuan Warga Amerika Unjuk Rasa Dukung Palestina dan Tuntut AS Setop Dukungan ke Israel

Aliansi yang rapuh

Aliansi anti-Netanyahu dikhawatirkan rapuh dan membutuhkan dukungan dari luar oleh anggota parlemen Palestina-Israel yang menentang sebagian besar agenda Bennett, yang mencakup lebih banyak perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta pencaplokan parsial.

Diharapkan ke depannya dapat fokus pada pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, sambil mengesampingkan masalah yang tidak disetujui anggota, seperti peran agama dalam masyarakat dan aspirasi Palestina untuk kenegaraan.

Netanyahu mengatakan koalisi semacam itu berbahaya bagi keamanan dan masa depan Israel.

"Apa yang akan dilakukannya untuk pencegahan Israel? Bagaimana kami akan melihat di mata musuh kami," katanya.

"Apa yang akan mereka lakukan di Iran dan di Gaza? Apa yang akan mereka katakan di aula pemerintahan di Washington?"

Baca juga: Warga Palestina Tewas Tertembak oleh Pasukan Israel di Tepi Barat yang Diduduki

Perjanjian Bennett-Lapid telah dilaporkan akan berakhir ketika kekerasan pecah antara Israel dan pejuang Hamas pada 10 Mei dan Bennett menangguhkan diskusi tersebut.

Pertempuran itu berakhir dengan gencatan senjata setelah 11 hari .

Berita lain terkait Benjamin Netanyahu

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)