TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Jika Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola negara, lebih baik membentuk pemerintahan baru daripada membentuk Dewan Operasi Nasional atau Majlis Gerakan Negara (MAGERAN), kata mantan menteri Zaid Ibrahim, Kamis (10/6/2021).

Dalam sebuah postingan di akun Facebook-nya, mantan menteri hukum tersebut mempertanyakan mengapa wacana pembentukan badan itu diusulkan, sementara tidak ada negara lain di dunia yang menggunakan tindakan seperti itu.

Zaid mengatakan, komite yang lebih kecil seperti MAGERAN tidak menjamin efektifitas dan tidak ada jaminan akan terbebas dari unsur politik.

Jika Yang di-Pertuan Agong sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia membutuhkan pemimpin baru untuk mengelola pandemi dan ekonomi, katanya, akan lebih baik jika pemimpin oposisi Anwar Ibrahim membentuk pemerintahan baru atau menunjuk perdana menteri sementara.

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL Raja Malaysia Panggil Para Pemimpin Politik | Hukuman Penampar Emmanuel Macron

Baca juga: Kasus Covid-19 Harian di Malaysia Kembali di Atas 6.000, Tambahan Infeksi Tertinggi di Selangor

"Jika dukungan mayoritas pemimpin oposisi jelas dan dia memiliki mayoritas yang bisa diterapkan di Parlemen, maka Anwar harus diundang untuk membentuk pemerintahan baru," ungkap Zaid.

"Efektivitas pemerintah dalam menangani masalah kronis sangat tergantung pada dukungan yang diberikan kepada pemimpin."

"Namun, jika mayoritasnya tidak cukup besar untuk dapat menahan penyeberangan dan pembelotan, maka perdana menteri sementara harus ditunjuk."

"Dia harus menjadi seseorang yang dapat diterima oleh mayoritas partai politik di Parlemen sehingga dia dapat melakukan pekerjaan tanpa gangguan."

"Seorang perdana menteri sementara yang masa jabatannya pendek, katakanlah untuk jangka waktu 12 bulan, tidak akan menarik 'komplotan' yang bekerja dengan katak di Parlemen untuk menggulingkan pemerintah."

Dengan perdana menteri sementara yang terutama bertugas mengelola pandemi secara efektif dan mempersiapkan bangsa untuk pemilihan umum berikutnya, masa jabatan mereka sebagian besar tidak akan terganggu, katanya.

Rabu (9/6/2021) Zaid mengusulkan agar veteran Umno Tengku Razaleigh Hamzah menjadi perdana menteri sementara karena ia adalah tokoh politik yang terpercaya dan berpengalaman, Free Malaysia Today melaporkan.

Namun Zaid menyebut bahwa belum tidak pasti Muhyiddin Yassin akan diganti sebagai perdana menteri.

Sebab, hal itu adalah hak Istana untuk memutuskan.

Namun, katanya, Muhyiddin bisa mengalami "malam tanpa tidur" jika Raja ingin mengumpulkan kembali Parlemen bahkan saat ia tetap menjadi perdana menteri.

"Dia (Muhyiddin) akan mengalami malam tanpa tidur jika dukungannya di Parlemen sebenarnya kurang dari mayoritas."

"Mungkin bisa saja menyembunyikan tingkat dukungan Anda di balik konferensi pers, tetapi tidak ketika Anda berdiri di Parlemen untuk dilihat dunia," ucapnya.

Raja Panggil Para Pemimpin Partai Politik

Sementara itu, di hari yang sama, Raja Malaysia mulai mengadakan audiensi dengan partai-partai politik di tengah kemarahan publik atas penanganan Covid-19 yang dianggap gagal.

Dilansir Bloomberg, Yang di-Pertuan Agong Malaysia bertemu dengan Anwar Ibrahim pada Rabu pagi untuk membahas isu-isu terkini, kata pemimpin oposisi itu di luar gerbang istana.

Isu itu di antaranya keadaan darurat yang sedang berlangsung, infeksi Covid-19, dan kepercayaan publik, serta investor, tambah Anwar.

"Yang Mulia terbuka untuk mendengarkan semua pandangan selama satu jam," kata Anwar kepada wartawan.

"Raja mendapat informasi yang baik tentang situasi Malaysia dan mempertimbangkan berbagai perspektif," katanya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Polisi di Malaysia Gunakan Drone untuk Deteksi Suhu Tubuh Orang-orang di Tempat Umum

Baca juga: Pemuda 21 Tahun Alami Trauma setelah Dipukul dan Dicuri Uangnya Diduga oleh Polisi Kerajaan Malaysia

Anwar menyebut masalah pergantian pemerintahan tidak muncul selama diskusi mereka.

Ia mendesak raja untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah pemerintah memperpanjang keadaan darurat, yang baru akan berakhir pada Agustus.

Namun, raja terikat pada semangat monarki konstitusional Malaysia, di mana ia bertindak atas saran perdana menteri, kata Anwar.

Sementara itu, Ketua Partai Aksi Demokratik dijadwalkan bertemu dengan raja pada Rabu sore, ujar Anthony Loke, sekretaris nasional partai oposisi, dalam sebuah postingan di Facebook.

Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad kemudian mengadakan sesi terpisah dengan raja pada Kamis, Bernama melaporkan, mengutip seorang pemimpin partai.

Suasana politik Malaysia telah memburuk karena ketidakpuasan publik atas penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, tulis Fitch Solutions dalam sebuah laporan Senin.

Meningkatnya kemarahan publik kemungkinan akan mempengaruhi persatuan pemerintah.

Warga Malaysia bisa saja turun ke jalan jika pemilihan tidak diadakan dalam beberapa bulan mendatang, ujar laporan tersebut.

Raja Malaysia berpotensi menghentikan itu terjadi.

Baca juga: Atta Tegas Membantah Keluarga Halilintar Diusir dari Malaysia, Aurel: pada Suruh Nyusulin

Baca juga: Kerahkan 40 Truk, Malaysia Luncurkan Vaksinasi Covid-19 Massal Secara Mobile

Raja memiliki kemampuan untuk mencabut keadaan darurat yang sedang berlangsung.

Status darurat diumumkan sejak Januari agar pemerintah dapat mengatasi pandemi.

Keadaan darurat memungkinkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan Parlemen, di mana ia menghadapi perbedaan pendapat yang meningkat di sana.

Muhyiddin Yassin dapat memberlakukan undang-undang sementara tanpa persetujuan legislatif.

Namun, status darurat rupanya tidak membantu menahan wabah.

Malaysia kembali ke lockdown ketat bulan ini setelah infeksi harian mencapai rekor 9.000 pada akhir Mei, membebani sumber daya rumah sakit negara.

Baca juga: Demi Hentikan Rekor Buruk, Pelatih Malaysia Rela Jadi Mata-mata Laga Vietnam Jumpa Indonesia

Baca juga: Gen Halilintar Dikabarkan Diusir dari Malaysia karena Tak Taat Prokes, Atta: Itu Gosip

Wabah yang memburuk telah mendorong seruan agar Parlemen berkumpul kembali.

Pada hari Jumat, Malaysia mengatakan sedang mempelajari kemungkinan mengizinkan anggota parlemen untuk berpartisipasi secara online.

Raja Malaysia Mulai Menjadi Pusat Perhatian

Setelah berada di latar belakang politik nasional selama beberapa dekade, raja Malaysia mulai menjadi pusat perhatian sejak tahun lalu.

Raja bergerak untuk mengisi kekosongan yang ada setelah pengunduran diri mendadak Mahathir sebagai perdana menteri.

Raja menyelesaikan kebuntuan selama seminggu dengan menunjuk Muhyiddin untuk menjadi perdana menteri tanpa pemungutan suara parlemen.

Di saat itu, para pemimpin oposisi telah mencari pertemuan dengan raja sambil bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya dari Malaysia