TRIBUNNEWS.COM, YERUSALEM - Pemerintah baru Israel terdiri dari koalisi partai politik yang sebenarnya tidak memiliki banyak kesamaan. Namun koalisi ini memiliki satu keinginan, yaitu menggulingkan Benjamin Netanyahu.

Itu sudah terjadi sewaktu parlemen Israel mengukuhkan koalisi ini dalam pemungutan suara bersaing ketat 60-59.

Koalisi ini terdiri dari sayap kiri hingga sayap kanan. Bahkan koalisi, yang sebagian di antaranya pernah menjadi bagian dari kabinet Benjamin Netanyahu. ini mendapat dukungan dari faksi kecil minoritas Arab-Israel,

Dengan berbagai partai dan berbagai agenda, pengamat menilai, koalisi bisa terjebak dalam masalah keretakan internal. Namun para pemimpin partai diperkirakan akan lebih fokus menangani masalah ekonomi dan sosial Israel, mengatasi masalah diplomatik terutama konflik Israel-Palestina.

Berikut mereka yang akan memimpin pemerintahan baru Israel:

Perdana Menteri Naftali Bennett

Bennett memimpin partai ultranasionalis Yamina (Kanan) yang memperjuangkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Dia mendapat keuntungan besar dari teknologi tinggi Israel sebelum memasuki politik pada tahun 2013.

Ia pernah menjadi menteri di pemerintahan Benjamin Netanyahu, dengan posisi terakhir sebagai menteri pertahanan.

Bennett kini bergabung dengan koalisi saingan Netanyahu. Ia  berdalih untuk menyelamatkan negara dari kekacauan politik dan tak mungkin negara itu melakukan pemilu kelima dalam dua tahun terakhir.

Dia menentang pembentukan negara Palestina merdeka dan berharap dapat mewujudkan impiannya untuk menguasai seluruh wilayah Tepi Barat.

Di bawah kesepakatan koalisi, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun dan sampai dia digantikan oleh Yair Lapid.

Dia akan menjadi pemimpin pertama negara itu yang mengenakan kippah, sebuah kopiah yang dikenakan oleh orang Yahudi Ortodoks.

Menteri Luar Negeri Yair Lapid