TRIBUNNEWS.COM, DUBAI - Iran tidak yakin akan ada perubahan kebijakan luar negeri dan keamanan Israel  di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett.

Hal itu disampaikan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada  Senin (14/6/2021), menurut kantor berita ISNA, seperti dilansir Reuters.

Pernyataan ini disampaikan sehari setelah parlemen Israel mengakhiri 12 tahun berjalannya pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri.

"Musuh Iran hilang dan Iran yang kuat masih di sini. Saya tidak berpikir kebijakan Israel akan berubah dengan pemerintahan baru," kata Saeed Khatibzadeh.

Parlemen Israel melakukan pertemuan pada hari Minggu kemarin untuk memberikan suara kepercayaan pada  pemerintah koalisi baru.

Yair Lapid, Pemimpin partai oposisi terbesar Israel Yesh Atid, telah berhasil membentuk pemerintahan yang mengangkat Naftali Bennett sebagai Perdana Menteri (PM) Israel, mengakhiri era Benjamin Netanyahu.

Baca juga: Naftali Bennett, Perdana Menteri Baru Israel yang Berhasil Akhiri Jabatan 12 Tahun Netanyahu

Bennet merupakan pemimpin partai sayap kanan Yamina yang berhasil mengakhiri 12 tahun pemerintahan Netanyahu di negeri zionis itu.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (14/6/2021), ribuan warga Israel bergerak menuju pusat kota Tel Aviv, kota tepi pantai Israel, untuk menandai berakhirnya 12 tahun kekuasaan Netanyahu saat pemerintahan koalisi baru mulai menjabat.

Kawasan Balai Kota Tel Aviv pun diterangi lampu dan dihiasi bendera Israel untuk menyambut perayaan tersebut.

Di alun-alun yang terletak di depannya, penduduk kota mengibarkan bendera dan bersulang sambil mendengarkan musik yang menggelegar.

Bahkan banyak diantara warga yang memainkan gelembung sabun dan meniupkannya ke udara.

Ribuan orang disebut telah berkumpul di Rabin Square yang terletak di Tel Aviv.

Seperti yang disampaikan jurnalis setempat, Noga Tarnopolsky.

"Kota itu sedang merayakan 'akhir era Netanyahu' yang telah berlangsung selama 12 tahun. Orang-orang bertepuk tangan, bersorak dan mengibarkan bendera saat parlemen bersumpah untuk menjanjikan 'perubahan'," kata Tarnopolsky.