Imran Khan Tolak Mengutuk Dugaan Pelanggaran HAM Pemerintah China terhadap Etnis Uighur
Imran Khan menolak untuk mengutuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menolak untuk mengutuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang.
Melansir CNN, hal ini disampaikan Imran Khan selama wawancara dengan Axios Sunday, Minggu (20/6/2021).
"China telah menjadi salah satu sekutu terbaik bagi kami di masa-masa tersulit kami," ucapnya.
Berbeda dengan sikap Imran Khan, pemerintah Amerika Serikat dan beberapa parlemen Barat telah melabeli tindakan China di Xinjiang sebagai genosida.
Menurut Departemen Luar Negeri AS, kurang lebih dua juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya diyakini telah ditempatkan pada pusat penahanan di Xinjiang dalam beberap tahun terakhir.
Baca juga: Laporan Amnesty Internasional soal Etnis Uighur Diharapkan Jadi Perhatian Serius Indonesia
Baca juga: Politikus PKS Dorong PBB Ikut Tekan China Atas Genosida Uighur
Banyak mantan tahanan menuduh mereka menjadi sasaran percobaan indoktrinasi, kekerasan fisik dan bahkan sterilisasi.
Khan mengatakan Beijing membantah laporan terkait tuduhan pelecehan terhadap Muslim Uighur.
"Kami menghargai apa adanya. Kenapa ini menjadi masalah besar di dunia Barat? Mengapa orang-orang Khashmir diabaikan? Ini jauh lebih relevan," katanya.
Wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan di Kashmir telah menjadi pusat perebutan wilayah yang sering disertai kekerasan antara India dan Pakistan.
Pada 2019, India secara resmi membagi bekas negara bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan, memberi New Delhi kendali lebih besar atas urusan mereka.
Langkah itu menyusul tindakan keamanan keras oleh New Delhi di Kashmir yang dikuasai India, termasuk penangguhan semua komunikasi dan pembatasan besar pada pergerakan dan pertemuan publik.
Baca juga: China Bela Diri Soal Kondisi Uighur, DPR Sebut Hanya Lips Service Tanpa Bukti
Baca juga: Singgung Uighur hingga Rohingya, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Biden Terkait Awal Ramadan
Islam adalah agama resmi Pakistan dan negara ini memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia.
"Saya melihat ke seluruh dunia, apa yang terjadi di Palestina, Libya, Somalia, Suriah, Afghanistan, apakah saya akan mulai membicarakan semuanya?" Khan menambahkan.
Pakistan telah lama menjadi sekutu dan mitra dagang China dan mendapat manfaat besar dari belanja infrastruktur China, sebagai bagian dari inisiatif global Belt and Road Presiden Xi Jinping.
Komentar Khan muncul setelah dia menulis surat publik pada Oktober 2020 yang menyerukan negara-negara Muslim untuk bangkit melawan "Islamofobia yang tumbuh" di negara-negara Barat.
Baca juga: Demo Kedubes China, Mahasiswa: Stop Genosida Etnis Uighur
Wawancara dengan Axios Sunday bukanlah pertama kalinya Khan menghindari mengkritik China atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Pada Maret 2019, pemimpin Pakistan itu mengatakan kepada Financial Times bahwa dia "tidak tahu banyak" tentang laporan penahanan massal di wilayah jauh China Barat, yang berbatasan dengan negaranya.
Khan juga ditanyai oleh Axios tentang komentar yang dia buat pada bulan April yang menghubungkan tingginya insiden pemerkosaan di Pakistan dengan peningkatan "kecabulan" di masyarakat.
"Bagaimana konsep jilbab secara keseluruhan dalam agama (Islam) kami? Jadi tidak ada godaan di masyarakat," kata Khan dalam wawancara televisi 5 April.
Berbicara kepada Axios, Khan membantah bahwa dia telah menyalahkan korban pemerkosaan, tetapi kemudian muncul untuk menunjukkan bahwa pakaian wanita mempengaruhi tingkat kekerasan seksual di masyarakat.
"Jika seorang wanita mengenakan pakaian yang sangat sedikit, itu akan berdampak pada pria, kecuali jika mereka adalah robot. Maksud saya, itu masuk akal," katanya.
Berita lain terkait Perdana Menteri Pakistan Imran Khan
Berita lain terkait Uighur
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.