Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Krisis Myanmar

PBB Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Antonio Guterres mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan Penerima Nobel Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

PBB Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
Mladen ANTONOV / AFP
Para migran Myanmar di Thailand menunjukkan salam tiga jari dan foto pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan pada sebuah protes terhadap kudeta militer di negara asal mereka, di depan gedung ESCAP PBB di Bangkok pada 22 Februari 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan Penerima Nobel Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Sekjen PBB, Eri Kaneko, Kamis (1/7/2021) waktu setempat, sehari setelah ribuan tahanan di Myanmar dibebaskan.

Myanmar telah mengalami kekacauan sejak junta militer berkuasa pada 1 Februari dan menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami menegaskan kembali seruan kami untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang, dan itu termasuk Presiden Win Myint dan anggota dewan Negara Aung San Suu Kyi," kata Eri Kaneko.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Berpesan Agar Warga Myanmar Lebih Berhati-hati Terhadap Covid-19

Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan pada hari Rabu.

Mereka d antaranya wartawan dan lainnya, yang menurut militer yang ditahan atas tuduhan melakukan penghasutan karena mengambil bagian dalam protes.

Banyak penentang junta militer telah ditahan, beberapa orang diantaranya  dihukum di bawah hukum yang mengkriminalisasi kritik yang dianggap dapat menyebabkan ketakutan atau menyebarkan berita palsu.

Sementara Aung San Suu Kyi diadili karena pelanggaran serupa.

"Kami tetap sangat prihatin atas berlanjutnya kekerasan dan intimidasi, termasuk penangkapan sewenang-wenang, oleh aparat keamanan," kata Kaneko. (Reuters/CNA)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas